4 Tahun Perda Nomor 20 Tahun 2015 tanpa Implementasi

4 Tahun Perda Nomor 20 Tahun 2015 tanpa Implementasi

4 Tahun Perda Nomor 20 Tahun 2015 tanpa Implementasi

Lembatanews.com – Sejak ditetapkan pada 2015 yang lalu, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lembata praktis tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata.

Direktur Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) Mansuetus Balawala dalam pengantarnya saat membuka seminar sehari “menggugat komitmen Pemda Lembata terkait implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2015” di New An’nisa Hotel, Selasa (23 Juli 2019), menegaskan bahwa seminar merupakan upaya bersama mendorong impelentasi Perda 20/2015. Mandat Perda sejauh ini belum dilaksanakan, padahal sudah ditetapkan sejak 2015 dan sudah ada peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2017.

Ia menjelaskan, walau belun dilaksanakan oleh Pemkab Lembata, namun di beberapa desa sudah merespons tahap demi tahap mandat dari Perda. Dia berharap, dengan melaksanakan tahap demi tahap mandat Perda, nantinya bisa melaksanakan semua mandat Perda.

“Seminar hari ini ada narasumber dari OPD terkait yang bisa jelaskan hambatannya di mana, tantangannya di mana dan forum bisa pikirkan solusi bersama untuk doring Persa ini bisa dilaksanakan,” kataBalawala.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan juga mengamanatkan agar kabupaten melakukan sejumlah hal yg sdh termuat dlm UU Nomor 18/2017.

“Perda ini diiniasi oleh YKS di 2014 dan bersama Dewan ikut mendrafting perda termasuk Pak Feri Koban dan Pak Ipi Bediona. Mereka dari awal ikuti proses hingga perda ditetapkan,” jelasnya.

Seharusnya, kata Balawala, panitia juga mengundang anggota DPRD Lembata untuj bisa mengetahui komitmen anggaran mereka sebingga saat ada kegiatan sesuai mandat Perda dapat diakomodir. Hanya saja saat konfirmasi terakhir, Dewan berhalangan hadir dan digantikan okeh narasumber Kepala Desa Tagawiti.

Bediona Philipus, salah satu motor lahirnya Perda 20/2015 mengatakan, Perda 20/2015 merupakan perda pertama seluruh Indonesia yang secarq khusus mengatur tentang perlindungan buruh migran. Hal itu merupakan oebgajuan dari Kementerian Luar Negeri yang kemudian menginjsiasi pendirian kantor Imigrasi di Lembata.

Kemenaker juga menyatakan komitmennya mendirikan balai latihan kerja untuk menopang siklus buruh migran di Lembata. Hanya saja harus ada inisiasi dari Pemda Lembata. Termasuk menyiaokan tanah dab bangunan untuk mempercepat pengoperasian kantor imigrasi. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *