Kasus Dugaan Korupsi Kantor Camat Buyasuri, Ahmad Azis Ismal: Tidak Ada Kerugian Negara

Kasus Dugaan Korupsi Kantor Camat Buyasuri, Ahmad Azis Ismal: Tidak Ada Kerugian Negara
 Ahmad Azis Ismal, Kuasa Hukum para Tersangka

Lembatanews.com – Kuasa hukum para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Camat Buyasuri Ahmad Azis Ismail dari Kantor Hukum ABP menilai, dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. Sebab, progres fisik pekerjaan telah mencapai 61,94 persen, sedangkan keuangan yang dicairkan baru sebesar 50 persen.

Kepada wartawan, Kamis, 2 Desember 2021,  Ahmad Azis Ismail, mengatakan, berdasarkan hasil analisis atas dokumen-dokumen yang diperoleh, tidak ada kerugian negara dari kasus pembangunan kantor Camat Buyasuri tersebut. Progres fisik pekerjaan telah mencapai 61,94 persen. Hal itu sesuai hasil pemeriksaan Konsultan Pengawas dan Pengawas Tekhnis Pemerintah pada 6 Maret 2015. Sedangkan keuangan yang cair 50 persen atau sekitar Rp513.500.000.

“Kami sepakat dengan pihak Penyidik Polres Lembata yang menghentikan kasus ini. Awalnya kasus ini ditangani oleh Penyidik Polres Lembata, tapi kemudian dihentikan karena hanya bersifat administratif. Kalau kemudian Kejaksaan mau mengambil alih kasus ini ya ada tata cara dan prosedurnya”, jelas Ahmad Azis Ismail.

Azis menjelaskan, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Camat Buyasuri terjadi pemblokiran lokasi pekerjaan oleh pemilik tanah pada tanggal 25 September 2014. Pemilik tanah bersurat ke Bupati Lembata pada tanggal 21 September 2014 terkait ganti rugi tanah lokasi Kantor Camat Buyasuri, akibat pemblokiran tanah pekerjaan pembangunan dihentikan.

Karena terjadi pemblokiran lokasi oleh pemilik tanah, urainya, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat addendum perpanjangan waktu, karena sudah tidak sesuai dengan kontrak induk. Urusan tanah menjadi urusan Pemerintah Daerah terkait pembebasan tanah, bukan urusan klien kami.

“Telah dibayar uang muka 30 persen atau sebesar Rp361 juta kepada klien kami CV Tekno Krajaba. Pembayaran kedua 50 persen dipotong 30 persen uang muka sehingga klien kami menerima 20 persen. Total uang yang diterima 50 persen atau sekitar Rp513,5 juta. Uang yang diterima klien kami sesuai prestasi pekerjaan berdasar kontrak yang telah disepakati para pihak,” kata Ahmad Azis Ismail.

Ia mengatakan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus membuat addendum pertama 17 November 2014 karena sesuai kewenangan PPK terkait tanggung jawab dan risiko pekerjaan karena ada pemblokiran tanah di lokasi proyek oleh pemilik tanah. Hal itu, lanjut dia, yang membuat molor pekerjaan, sudah tidak sesuai kontrak lagi. Ada addendum kedua, ketiga dan keempat karena anggaran harus dianggarkan kembali karena sudah terjadi perubahan Tahun Anggaran, bukan lagi Tahun Anggaran 2014. Pengguna Anggaran (KPA) Camat Buyasuri mengusulkan ke Bupati tapi Bupati tidak meresponsnya.

Karena pekerjaan belum selesai dan sudah terjadi pergantian Tahun Anggaran dan anggaran belum disepakati untuk dilanjutkan, terangnya, maka dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2015. Setelah itu, Camat Buyasuri selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan kembali paket pekerjaan pembangunan gedung kantor Camat Buyasuri untuk dianggarkan kembali TA 2016 agar dilanjutkan pekerjaan tersebut, tapi usulan tersebut ditolak pada saat pembahasan anggaran. Diusulkan lagi untuk dianggarkan pada TA 2017, tapi tetap juga tidak disetujui.

Ketika pergantian Camat, terjadi pembahasan Anggaran diKomisi DPRD Kabupaten Lembata, diusulkan kembali. Yang hadir saat itu Plt. Camat Buyasuri Paulus Maran, Anggota DPRD; Simon Krova, Sulaiman Syarif, Haji Muhamad Mahmud, TAPD Kabupaten Lembata yakni Bappeda dan Keuangan. Hasil rapat tidak ada kata sepakat untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Camat Buyasuri. Karena tidak dianggarkan lagi maka gedung Kantor Camat jadi terbengkalai.

“Sejak tahun 2015 sudah dilakukan PHK, pekerjaan telah mencapai 61,94 persen dan keuangan cair 50 persen. Antara prestasi pekerjaan dan keuangan terjadi terjadi balance. Kita akan meminta ahli melakukan perhitungan ulang sebagai pembanding. Biar Majelis Hakim yang menilai dan memutuskan kelak,” jelas Ahmad Azis Ismail.

Proyek Pembangunan Kantor Camat Buyasuri Kabupaten Lembata dalam lelang dimenangkan oleh CV Tekhno Krajaba dengan waktu penyelesaian 115 hari kerja, dimulai sejak 11 September 2014 sampai dengan 30 Desember 2014. Kejaksaan Negeri Lembata telah menetapkan tiga orang tersangka dalam proyek tersebut yakni MR selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YNT selaku Kuasa Direktur CV Tekhno Krajaba dan CN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 17 November 2021 dan telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lembata dan dititipkan di sel Polres Lembata.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata Azrijal menjelaskan, saat ini pihaknya masih mendalami dan memeriksa saksi-saksi tambahan.

Ia mengatakan, dalam proses penyidikan ini, tak tertutup kemungkinan akan terjadi penambahan tersangka. Semua itu terpegantung pada perkembangan penyidikan dan alat bukti.

“Seseorang bisa jadi tersangka minimal memiliki dua alat bukti,” kata Azrijal. (*/tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *