507 Pejabat di Lembata Ikut Asesment Kompetensi Jabatan

507 Pejabat di Lembata Ikut Asesment Kompetensi Jabatan
Para pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, peserta asesment kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di aula kantor Bupati Lembata, Kamis, 30 September 2021.

 

Lembatanews.com – Sebanyak 507 pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata mengikuti asesment kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Asesment kompetensi jabatan dibuka secara resmi Bupati Lembata Thomas Ola Langodai sejak Rabu, 29 September 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lembata Patrisius Emi Ujan kepada Lembatanews.com, Kamis, 30 September 2021 menjelaskan, para peserta assesment mengikuti dua sesi tes yakni tes tertulis dan wawancara.

Assesment, lanjut Ujan, menghadirkan konsultan psikologi terapan independen dari Lembaga Konsultan Psikologi Tirta Kupang.

Ujian tertulis dan wawancara dilaksanakan bersamaan dengan sistem shift.

Dijelaskannya, terdapat sebanyak 507 pejabat eselon II, III, dan eselon IV yang mengikuti asesment kompetensi jabatan tersebut.

“Wawancara dan tes tertulis dilaksanakan bersamaan, dibagi dalam shift masing-masing dan sudah dimulai dari kemarin (Rabu),” terang Ujan.

Ia menambahkan, asesment kompetensi jabatan tersebut dilaksanakan hingga Senin, 4 Oktober 2021.

Bupati Lembata Thomas Ola Langodai usai membuka asesment kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, Rabu, 29 September 2021 kemarin meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja secara profesional, bahagia dan jujur dalam melayani masyarakat Lembata.

“Hasil akhir hari ini adalah teman-teman ASN diminta bekerja dalam suasana bahagia, bekerja dengan jujur dalam melayani ribu ratu masyarakat Lembata,” kata Thomas Ola sebagaimana dilansir Vivatimur.com

Ia menegaskan, jika ada pejabat eselon II yang memiliki temuan akan dinonjobkan. Ia mewanti-wanti jangan sampai hal yang sama juga terjadi untuk pejabat eselon III dan IV dan proses kenaikan pangkatnya pun baru dapat dilakukan setelah menyelesaikan temuannya.

Langkah yang dilakukan itu, kata Thomas Ola, untuk membangun moral yang baik bagi para ASN, agar para ASN bekerja dalam bingkai kejujuran. Dia menilai, adanya temuan karena kemungkinan ASN bekerja tidak jujur.

“Saya ingin meletakkan semua dalam bingkai regulasi, kualifikasi, kompetensi, evaluasi kinerja agar semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita letakkan dalam posisi balas dendam pasti kita rugi. Saya rugi, Sekda Rugi, tim evaluasi rugi,” tegasnya.

Meski demikian, sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan laporan adanya pejabat lingkup Pemkab Lembata yang bermasalah sesuai temuan LHP Inspektorat Kabupaten Lembata. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *