Awal Januari 2021, Tahapan Pilkades Serentak Lembata Dimulai

Awal Januari 2021, Tahapan Pilkades Serentak Lembata Dimulai
Usman Ahmad, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial PMD Kabupaten Lembata.

 

Lembatanews.com – Menurut rencana, pada awal Januari 2021 mensatang, tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 144 desa akan mulai berproses. Proses tersebut dimulai dengan pembentukan panita Pilkades serentak tingkat kabupaten dan pembuatan kalender kerja dan tahapan Pilkades serentak.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lembata Siprianus Meru melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) Usmad Ahmad kepada lembatanews.com, Jumat, 27 November 2020.

Usman Ahmad menjelaskan, setelah panitia tingkat kabupaten dibentuk dan kalender kerja sudah disiapkan baru dilanjutkan dengan sosialisasi kepada 144 desa penyelenggara pilkades serentak baik terkait tahapan maupun regulasi pilkades.

Ia menjelaskan, normalnya masa waktu pemberhentian para kepala desa adalah pada 28 Desember 2021. Akan tetapi, melihat dengan kondisi di kabupaten, maka untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak sama dengan pemilihan legislayif dan kepala daerah.

“Sehingga, tahapan puncaknya direncanakan pada Agustus atau September sehingga dengan sisa waktu itu jika ada permasalahan ada jedah waktu untuk penyelesaian. Karena ini pemilihan kepala desa, tiap desa tentu punya masalah yang berbeda-beda dan harus diselesaikan di desa sehingga waktu pelaksanaannya lebih dimajukan,” terang Usman Ahmad.

Ditanya terkait ketersediaan anggaran peyelenggaraan Pilkades serentak, ia menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Bupati Lrmbata, anggaran p laksanaannya dibiayai oleh kabupaten. Sehingga, sudah didudukan dalam RAPBD 2021 anggaran sebesar Rp2 miliar.

Hanya saja, sesuai perhitungan pelaksanaan Pilkades serentak di 144 desa mulai dari tahapan awal hingga puncak pelaksanaan Pilkades,

“Idealnya untuk pelaksanaan Pilkades serentak dari proses awal hingga tahapan akhir dibutuhkan anggaran Rp3,5 miliar, kadi kita masih kekurangan Rp1,5 miliar,” kata Usman Ahmad.

Untuk itu, pihaknya sedang melakukan perhitungan dan menggunakan skema anggaran dari alokasi dana desa (ADD) di masing-masing desa untuk ikut mendukung pelaksanaan di tingkat desa.

Namun, jika tak bisa dibiayai dari ADD, terang Usman Ahmad, maka dinas akan mengajukan nota pertimbangan kepada Bupati untuk penambahan anggaran. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *