Baru 400 Nelayan Miliki Perahu, Warga Lamakera Minta Perahu ke Kemensos

Baru 400 Nelayan Miliki Perahu, Warga Lamakera Minta Perahu ke Kemensos
  • Lembatanews.com – Warga Lamakera yang terdiri atas dua desa yakni Desa Watobuku dan Desa Motonwutun, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur minta bantuan alat tangkap berupa perahu dan pukat kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, dari total penduduk Watobuku sebanyak 1.521 dan Motonwutun sebanyak 1054, baru sebanyak 400 nelayan yang memiliki perahu sendiri.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Desa Watobuku Munawar B Atu saat dialog dengan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazarudin dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dalam kunjungan ke Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Rabu (4 September 2019).

Selain membutuhkan alat tangkap, katanya, di Lamakera juga membutuhkan Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Dia mengakui, selama ini ikan yang mereka tangkap hanya dijual di Pasar Waiwerang, Adonara. Dalam sehari, ikan yang ditangkap para nelayan puluhan ton. Jika ada TPI, akan ada banyak orang yang langsung datang ke Lamakera untuk membelinya, sehingga ikan bisa laku terjual.

Selain alat tangkap dan TPI, ia juga mengatakan, masyarakat juga membutuhkan rumah layak huni. Sebab, di Lamakera raya-raya satu rumah masih bisa dihuni 5-6 KK.

Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon mengatakan, saat ini masih ada sekitar 14 ribu penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur yang tersebar di Flores darat, Pulau Solor dan Adonara.

Terkait permintaan membangun TPI di kawasan Lamakera, kata Hadjon, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flotim sudah mendapatkan lahan di Desa Gorang, Kecamatan Solor Timur.. saat ini, kata dia, pemerintah sedang berproses untuk mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat. Proposalnya sudah disiapkan dan langsung diserahkan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan, bantuan sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Lamakera.

Diamenjelaskan, selama empat tahun terakhir, terjadi peningkatan program dari Kementerian Sosial. Alokasi dananya terus bertambah yakni dari Rp17 triliun naik menjadi Rp21 triliun, lalu Rp42 triliun dan sekarang menjadi Rp64 triliun.

“Artinya negara memang harus hadir memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi masyarakat,” kata Ali Taher.

Bantuna sosial yang diberikan pemerintah, lanjutnya cukup berdampak karena secara keseluruhan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

“DPR sendiri rutin melakukan pengawasan terhadap hal ini. Kami akan melakukan rapat koordinasi di DPR membahas langkah-langkah strategis penurunan angka kemiskinan di Flores Timur,” katanya. (tim lembatanews)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *