BPD Awasi Kinerja Kades, Bukan Awasi Kades

BPD Awasi Kinerja Kades, Bukan Awasi Kades
Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur melantik anggota BPD dari lima desa se-Kecamatan Lebatukan, Senin, 27 April 2020.

 

Lembatanews.com – Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dilantik bertugas mengawasi kinerja kepala desa dalam mengelola pelaksanaan anggaran dan program yang sudah disepakati bersama dalam satu tahun anggaran. Karena itu, bukan kepala desanya yang diawasi, akibatnya, kepala desa ke Lewoleba diikuti sampai Lewoleba.

Demikian penegasan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur saat melantik anggota BPD dari lima desa se-Kecamatan Lebatukan di kantor Camat Lebatukan, Senin, 27 April 2020.

Bupati Sunur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di suatu desa bukan saja menjadi tanggung jawab kepala desa, tetapi sukses dan gagalnya pembangunan di desa menjadi tanggung jawab bersama kepala desa dan BPD.

“Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab kades, tetapi gagal dan suksesnya pembangunan di desa ada juga di tangan BPD,” tegas Bupati Sunur.

Dikatakannya, BPD yang dilantik merupakan mitra kepala desa dan bersama kepala desa rembuk untuk mengatur refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

BPD bersama kepala desa, lanjutnya, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa khususnya APBDes. BPD juga menjaring aspirasi masyarakat untuk dimusyawarahkan di tingkat desa, sehingga bisa diterbitkan kebijakan di desa.

Dana desa, lanjutnya, agar dipakai dalam penanganan Covid-19, baik berorientasi pada pencegahan, penanganan dampak ekononi, dan penanganan jaring pengaman sosial.

Untuk itu, kepala desa dan BPD mendata warga termasuk data warga miskin, data masyarakat yang anaknya sekolah di luar, yang orangtuanya di kampung di Lembata atau di Malaysia dan daerah lain tapi ber-KTP Lembata. Data juga warga yang usia 60 tahun ke atas yang sangat berpotensi dan dengan penyakit bawaan agar dapat ditangani.

Ditegaskannya pula bahwa saat ini penerbangan sudah ditutup, sehingga dari Batam, Riau, Kalimantan sudah tidak bisa masuk.lagi. Kalimantan juga zona merah maka tidak.bisa masuk dan keluar. Sebab sekarang seluruh penerbangan sudah ditutup dan hanya penerbangan reguler di NTT

Menurut Bupati Sunur, potensi penularan Covid-19 diidentifikasi dari manusia ke manusia. Sehingga, kalau sudah tahu maka yang potensi penularan di Lembata tidak ada dan datang dari luar. Karena sudah tahu potensi penularan datang dari luar maka harus disekat agar yang dari luar tidak lagi masuk.

 

Sehingga, jika dari luar ditahan betul maka dalam dua Minggu mendatang aktivitas ekonomi sudah bisa berjalan. Pasar-pasar yang selama ini ditutup sudah bisa dibuka lagi. Pasar Hadakewa yang sepi karena warga dari desa-desa di gunung tidak turun.membawa hasil namun jika dijaga benar masuknya orang dari luar terutam melalui desa-desa pesisir maka ke depan sudah bisa turun dan berjualan lagi.

Camat Lebatukan Petrus Ruing mengatakan, untuk penanganan Covid-19, kesiapan 17 desa sudah dilaksanakan dan SK sudah ada tinggal penyesuaian RAB. APD yang dipesan ada yang sudah masuk dan lainnya sedang dalam perjalanan.

Sedangkan rumah karantina, terangnya, semua desa sudah jalan walau kelengkapan APD masih.minim tinggal diadakan saat dana cair.

Sementara dari sisi ekonomi, sampai bulan Mei bisa bergerak dan untuk wilayah pegunungan masih bisa makan minum. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *