BPN Lembata Fokus Sertifikasi Aset Tanah Pemda Dukung Raihan Opini WTP

BPN Lembata Fokus Sertifikasi Aset Tanah Pemda Dukung Raihan Opini WTP
Petugas BPN Lembata melakukan pengukuran tanah di salah satu lokasi di Lembata. Foto istimewa.

Lembatanews.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Lembata berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata dalam menyertifikasi seluruh aset tanah milik Pemkab Lembata. Dukungan itu diberikan dalam upaya BPN Lembata membantu Pemkab Lembata mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT.

Kepala Kantor BPN Lembata Eduward M Y Tuka mengatakan hal itu, Rabu, 1 September 2021.

Dikatakannya, didukung kekuatan 26 ASN dan 26 tenaga PPNPN di lingkup BPN Lembata, pihaknya berniat membangun Lembata dari sisi pelayanan pertanahan dengan memastikan semua aset tanah Pemkab Lembata bersertifikat.

“Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan inventarisasi dan mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional. Untuk tahun ini bisa kami tuntaskan, konsentrasi BPN Lembata  terkait penyelesaian sertifikasi tanah Pemda  sejak tahun 2020 dan 2021 ini.  Akhir 2020 telah didaftarkan sejumlah 35 berkas permohonan dan awal 2021 menerbitkan 23 sertifikat. Sisanya tidak dapat diproses karena obyek telah bersertifikat dan juga bermasalah,” kata Eduward Tuka.

Ia bermimpi untuk menyelesaikan seluruh aset tanah Pemda, hingga tidak ada satupun bidang tanah milik pemerintah daerah yang tidak terdaftar. Ia akan berjuang agar semuanya terdaftar dan bersertifikat,  untuk mendukung penilaian  aset daerah,  agar bisa mencapai opini WTP.

“Saat ini sudah ada 23 sertifikat tanah Pemda yang sudah  ditandatangani, tinggal diserahkan kepada Bupati Lembata. Kami akan serahkan pada  hari agraria, bulan September ini,” tegasnya.

BPN, lanjut Eduard Tuka, sangat responsif terhadap sejumlah kegiatan pelayanan pertanahan, yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Sejak kehadiran BPN tahun 2003 pasca otonomi daerah, telah ada 49 ribu bidang tanah masyarakat yang telah bersertifikat, meskipun masih ada banyak bidang tanah dengan estimasi sekitar 25 ribu hingga 30 ribu bidang tanah masyarakat yang belum terdaftar.

Sesuai “road map” juga “break down”  dari program Presiden Jokowi melalui Nawa Cita, maka  pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah jawabannya. Pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Republik Indonesia ini harus sudah terdaftar di tahun 2025. Sejalan dengan target nasional, BPN Lembata juga memiliki target.

“Kalau secara nasional target penyelesaian tahun 2025, maka BPN Lembata memiliki mimpi lebih cepat, lebih baik. Kami memiliki mimpi sebelum tahun 2025 sudah selesai. Tetapi mimpi itu tidak bisa kami peroleh jika masyarakat tidak memberikan dukungan. Kami tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kami butuh respons positif  mayarakat,” tegasnya.

PTSL, lanjutnya, dibiayai dari APBN dengan target sertifikasi setiap tahun 2.000 sampai 3.000 bidang  tanah. Dengan demikian, membutuhkan waktu sekitar 10 tahun menyelesaikan sertifikasi di Lembata. Akan tetapi jika setiap tahun 10 ribu bidang tanah disertifikasi maka membutuhkan waktu tiga tahun.

Karena itu, jika PTSL ini juga mendapat dukungan  pembiayaan dari APBD  Kabupaten Lembata, maka secara langsung capaian target dapat tercapai dan  menyentuh langsung ke masyarakat.

“Ini program nyata. Masyarakat menerima sertifikat bantuan dari pemerintah yang dibiayai melalui APBN dan juga APBD. Saya pikir ini sangat positif. Kalau ini bisa dibangun maka Kabupaten Lembata punya langkah yang sangat luar biasa,” tegas Eduward Tuka.

Saat ini, tambahnya, BPN Lembata juga berkonsentrasi menyertifikasi bidang tanah untuk 700 unit rumah relokasi bencana di tiga lokasi, yakni di Waisesa, lokasi Podu, dan Tanah Merah..

Ia bertekad, apa pun yang dapat dilakukan untuk Lembata, akan dilakukan. (prokompim setda lembata/tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *