BST dan BLT Dana Desa Harus Dibelanjakan

BST dan BLT Dana Desa Harus Dibelanjakan
Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur memberikan arahan dalam rapat pamoPa Praja di aula Palm Indah Hotel, Lewoleba, Selasa, 2 Juni 2020.

Lembatanews.com – Pemberian bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa harus dibelanjakan untuk menggeliatkan gairah perekonomian. Karena itu, tidak dibenarkan jika BST dan BLT dana desa disimpan. Jika ada warga yang tidak.membelanjakan dan menyimpan dana bantuan tersebut, maka bantuan tidak tepat sasaran.

Penegasan itu disampaikan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur di hadapan para kepala desa dan camat se-Kabupaten Lembata dalam rapat Pamong Praja di aula Palm Indah Hotel Lewoleba, Selasa, 2 Juni 2020.

“Tiap KK sudah dapat uang dan kades cek uang itu ditabung atau dibelanjakan. Kalau ditabung maka tidak tepat sasaran berikan dana. Harusnya uang itu dibelanjakan. Jadi dimonitor benar oleh kepala desanya karena ada yang tidak belanjakan,” tegas Bupati Sunur.

Karena itu, jika ada KK yang tidak membelanjakan uang bantuan tetapi disimpan, maka lebih baik dipekerjakan secara padat karya daripada diberikan uang tunai. Sebab, kalau bekerja maka mereka akan capek dan membeli makanan. Akan tetapi kalau diberi uang, mereka akan menyimpannya, karena sudah ada makanan. Padahal, dana bantuan yang sudah diberikan itu untuk dibelanjakan bukan untuk disimpan.

Dikatakannya, Pemkab juga masih menunggu intervensi penanganan Covid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Hanya saja, belum ada kepastian waktu dana diturunkan Pemprov. Karena itu, penanganan akan tetap berjalan dengan memanfaatkan skema anggaran yang sudah disiapkan.

Ia juga mengimbau para camat untuk berkoordinasi dengan para kepala desa untuk penanganan lewat intervensi BLT dana desa yang menurut rencana akan diperpanjang penyalurannya dengan nilainya diturunkan Rp300 ribu per KK per bulan hingga September.

Dikatakannya, jika nanti BST penyalurannya diperpanjang hingga Desember, tentunya akan pula diikuti oleh penyaluran BLT dana desa. Karenanya, para kepala desa diminta untuk melakukan saving dana agar jika nanti diberlakukan, tidak ada lagi permasalahan dengan keuangan.

Ia mengatakan, terkait aspek pencegahan, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah mengarahkan membongkar seluruh palang/portal yang ada di dalam desa.

“Jadi kembalikan kepada camat dan kepala desa. Jalan akses jalan negara walau ada pos di pinggir jalan jangan ada portal. Kecuali di dalam desa jalan lingkungan boleh dipasangi portal dan selama masyarakat desa masih tetap menginginkan, silahkan,” kata Bupati Sunur.

Karenanya, lanjut dia, semua desa tidak sama. Tidak ada pembandingnya. Masing-masing wilayah bertanggung jawab terhadap lingkungannya masing-masing. “Asal jangan taruh portal di jalan-jalan negara dan jalan-jalan kabupaten,” tegasnya.

Ditegaskannya, walau membuka portal, namun mengingat potensi penularannya masih dari orang dari luar, maka diharapkan untuk tetap mewaspadai masuknya orang dari luar. Untuk itu, tetap mengikuti protokol kesehatan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *