Catut Nama Kapolres dan Kajari, Oknum Penipu Berhasil Dapat Tranfer Rp30 Juta

Catut Nama Kapolres dan Kajari, Oknum Penipu Berhasil Dapat Tranfer Rp30 Juta
Petrus Bala Wukak, anggota DPRD Lembata

Lembatanews.com – Pasca pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata pekan lalu, menyeruak khabar ada oknum yang mencatut nama Kapolres dan Kajari untuk meminta transfer sejumlah uang. Dari aksinya itu, oknum penipu ini sempat mempedayai bendahara Dinas Sosial dan KB dan mendapatkan transfer dana sebesar Rp30 juta.

Anggota DPRD Lembata Petrus Bala Wukak saat rapat paripurna DPRD Lembata, Senin, 22 November 2021 meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengungkap oknum pelaku yang mencatut nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lembata. Oknum tak bertanggung jawab itu ditengarai membawa-bawa nama dua petinggi ini untuk meminta uang dari sejumlah pimpinan OPD yang baru saja dilantik Bupati Lembata Thomas Ola Langodai.

Petrus Bala Wukak mengatakan, kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini yang disebabkan oleh bocornya informasi mutasi pejabat tinggi pratama (pejabat eselon II) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata sehari sebelum pelantikan sudah mempertaruhkan kredibilitas pemerintah di mata publik. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mencaritahu oknum ASN yang sudah membocorkan dokumen itu.

Lebih lanjut Petrus Bala Wukak mengatakan, dari bocornya informasi mutasi itu, kemudian dimanfaatkan oknum-oknun tidak bertanggung jawab untuk meminta sejumlah uang dari para pejabat eselon II yang dilantik dengan mencatut nama Kajari dan Kapolres.

Kuat dugaan, mereka membawa nama dua pejabat di kejaksaan dan kepolisian itu untuk menakuti para pejabat agar secepatnya menyetor uang sesuai nominal yang diminta dan jika tidak menyetor uang maka dapat diproses hukum.

Karena itu, selain mendesak pemerintah memproses ASN yang sudah membocorkan dokumen mutasi ke publik, ia juga mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan polisi dan jaksa mengusut hingga tuntas masalah pencatutan nama Kajari dan Kapolres untuk meminta uang dari para pimpinan OPD yang baru dilantik itu.

Ia khawatir, jika tak ditindak, aksi seperti itu akan kembali terjadi ketika akan dilakukan mutasi ke depannya. Karena ia mensinyalir, kejadian “minta” yang seperti itu juga sempat terdengar saat mutasi kepala sekolah.

“Baik kalau belum ada yang kirim (uang). Kalau sudah kirim, bagaimana. Jadi polisi dan jaksa harus mengusut tuntas kasus ini,” tegasnya.

Menurutnya, praktik-praktik tak terpuji seperti itu harus segera diakhiri. Pemerintah perlu meminta polisi yang dengan perangkatnya yang memadai dapat mengungkap modus penipuan dengan mencatut nama para pejabat dan pimpinan lembaga penegak hukum.

Asisten I Sekda Lembata Irenius Suciadi, satu dari 15 pejabat eselon II yang dilantik mengaku sempat ditelepon oknum yang mengatasnamakan Kajari. Namun, karena ia mengenal Kasi Intel dan beberapa jaksa di Kejati Lembata, ia sempat menelepon balik untuk konfirmasi. Ternyata, telepon itu bukan berasal dari Kajari. Karena itu ia tak memenuhi permintaan oknum pencatut nama Kajari itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata Paskalis Ola Tapobali usai sidang Dewan mengakui adanya upaya mencatut nama Kajari dan Kapolres untuk meminta uang pasca pelantikan pejabat eselon II.

Selain mengontak ke pejabat eselon II yang dilantik, oknum tersebut juga menelepon bendahara pada OPD yang pimpinannya baru dilantik.

“Mereka telepon bawa nama Pak Kapolres dan Pak Kajari. Mereka bilang kepala dinas sudah setuju untuk kirim uang,” kata Tapobali.

Dari sejumlah pejabat yang dikontak, kata Tapobali, ada satu bendahara yang sempat mentransfer sejumlah uang kepada rekening yang dikirim oknum dimaksud.

“Di Dinas Sosial dan KB. Mereka sempat transfer Rp30 juta,” kata Tapobali.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa itu, ia telah mengeluarkan surat edaran ke semua OPD agar tak memenuhi permintaan yang membawa-bawa nama pejabat.

Dalam surat perihal penegasan dengan nomor BU.180/2734/Hak/XI/2021, yang ditandatangani Sekda Paskalis Ola Tapobali, diberitahukan kepada para pimpinan OPD dan camat bahwa akhir-akhir ini sering terjadi penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang meminta uang kepada para pimpinan OPD, bendahara, maupun pejabat struktural lainnya dengan mengatasnamakan bupati, Kajari, Kapolres, Sekda, maupun pejabat lainnya.

Terhadap hal ini, tegas Tapobali dalam surat itu, ditegaskan bahwa hal itu tidak benar dan apabila menemukan kejadian seperti itu, segera mengkonfirmasikan secara berjenjang dan melaporkan kepada atasan langsung masing-masing dalam kesempatan pertama.

Apabila memenuhi permintaan tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, dimohon untuk menginformasikan secara luas kepada seluruh stafagar lebih waspada dan berhati-hati terhadap modus penipuan ini. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *