Dalami Kasus Berita Bohong Oleona Jhon Oleona, Penyidik Polres Lembata Periksa Tiga Saksi Pelapor

Dalami Kasus Berita Bohong Oleona Jhon Oleona, Penyidik Polres Lembata Periksa Tiga Saksi Pelapor

 

Lembatanews.com – Penyidik Polres Lembata mulai mendalami laporan kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoax) melalui media sosial Facebook (FB) oleh pemilik akun FB Oleona Jhon Oleona. Penyidi Polres Lembata telah memeriksa tiga orang saksi pelapor yang mewakili Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur yang melaporkan kasus itu.

Demikian dijelaskan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lembata AKBP Janes H Simamora kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu, 25 April 2020.

Dijelaskannya, untuk memproses hukum kasus penyebaran berita bohong itu, harus terlebih dahulu mengambil dan mengamankan HP yang digunakan untuk.mengupload berita.

“Jadi harus ke Kupang untuk bisa periksa dan dapatkan HP pelaku,” terang Kapolres Simamora.

Menurutnya, setelah mendapatkan HP pelaku yang digunakan meng-upload berita bohong itu, baru dikloning dan kalaupun berita yang diupload sudah dihapus bisa dikeluarkan lagi untuk diprint out dan untuk itu butuh proses.

Dalam kasus seperti ini, lanjutnya, perlu pula berkoordinasi dengan kejaksaan agar nanti dinaikkan tak akan ada masalah lagi.

Kasat Reskrim Polres Lembata Iptu I Komang Sukamara menambahkan, laporan sudah diterima sejak 20 April 2020 lalu tentang hoax status FB Oleona Jhon Oleona.

Sejauh ini, lanjutnya, penyidik sudah memeriksa tiga orang saksi.pelapor yakni Elmandiri, Plt Kaban Kesbangpolinmas, Yohanes Don Bosco, Kabag Hukum Setda Lembata dan Bosko Bataona dari Kesbangpolinmas.

Menurut rencana, Senin, 27 April 2020 pihaknya memanggil Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur sebagai pelapor untuk memberikan keterangan.

Selanjutnya, setelah memeriksa Bupati Sunur, pihaknya juga akan mendalami dengan memeriksa admin grup Bicara Lembata untuk mencaritahu kebenaran apakah yang disampaikan itu dari akun FB yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, mengingat pemilik akun FB Oleona Jhon Oleona berada di Kupang, pihaknya juga kesulitan melakukan pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan secara aplikasi zoom meeting.id belum ada arahan dari Kejati ke Kejaksaan Negeri Lembata. Sehingga vicom belum bisa dilakukan dan perlu dikoordinasikan dengan kejaksaan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *