Dewan Minta Optimalkan Aset Pemkab Lembata

Dewan Minta Optimalkan Aset Pemkab Lembata

Lembatanews.com – Kalangan DPRD Kabupaten Lembata meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata untuk memaksimalkan seluruh aset pemerintah yang selama ini tidak dimanfaatkan. Aset yang tidak dimanfaatkan itu seperti bangunan Kober di kompleks Pelabuhan Lewoleba, fasilitas desalinasi air laut di Ile Ape, dan aset asrama Pemkab Lembata di Kota Kupang.

Hal itu dikemukakan anggota DPRD Lembata Stanislaus Suban saat rapat dengan Tim Anggqran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat DPRD Lembata, Rabu (14 Agustus 2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Lembata Yohanes de Rosari didampingi Paulus Makarius Dolu.

Stanislaus mengatakan, aset-aset tersebut diharapkan agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah agar tak dibiarkan mubazir.

Asrama Pemkab Lembata di Kelurahan Naikoten 2 Kota Kupang.

Hal senada dikemukakan Yohanes de Rosari. Menurutnya, aset pemerintah yang ada itu seharusnya bisa dimanfaatkan. Kober misalnya, jika ada investor yang mau mengelolanya agar dapat dikerjasamakan. Demikian pula aset desalinasi air laut di Ile Ape.

“Sebenarnya itu potensi yang kalau dimanfaatkan sebenarnya merupakan sumber pendapatan bagi daerah,” kata de Rosari.

Sedangkan aset bekas asrama pemda yang ada di Kota Kupang, jika hendak ditukar guling ataupun dijual agar diatur untuk dijual dengan terlebih dahulu dibicarakan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan.

“Itu juga bagian dari sumber pendapatan jika dimanfaatkan secara baik aset-aset yang mangkrak  tersebut,” tegasnya.

Ketua TAPD yang juga Okt Sekda Lembata Anthanasius Aur Amuntoda mengatakan, aset mangkrak milik pemerintah seperti jober dan desalinasi air minum di Ile ape masih dicatat sebagai aset dan sejauh ini belum ada rencana kerja sama dengan pihak lain.

 

Sedangkan terkait aset asrama pemda di Kota Kupang sudah pernah ada pembicaraan dengan Walikota Kupang. Pemkot berencana membeli aset itu.

Hanya saja terkait jual beli aset itu harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *