Dinas Pertanian Buat Terobosan Lewat KRPL Bantu Atasi Stunting

Dinas Pertanian Buat Terobosan Lewat KRPL Bantu Atasi Stunting

Lembatanews.com – Kasus stunting di Kabupaten Lembata tergolong tinggi. Terdata sebanyak 1.915 kasus stunting yang ada di Lembata saat ini dan tersebar di seluruh kecamatan.

Untuk mengatasi stunting di Lembata, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Lembata telah diimbau Bupati Eliaser Yentji Sunur untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pengentasan stunting di Lembata. Kesungguhan pimpinan OPD itu pun telah dituangkan dalam kimitmen bersama yang ditandatangani para pimpinan OPD.

Untuk itu, dalam upaya ikut serta membantu penanganan stunting di Kabupaten Lembata, Dinas Pertanian melakukan terobosan melalui kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Terobosan yang mengadopsi program Departemen Pertanian itu rencananya dimulai pada 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lembata drh Mathias AK Beyeng di ruang kerjanya, Rabu (24 Juli 2019) menjelaskan, salah satu penyebab stunting adalah karena gizi dan jika bicara soal gizi maka butuh peran dari Dnas Pertanian. Karena itu, pada 2020 mendatang akan mengadopsi dan replikasi program Deptan untuk penanganan stunting yaitu kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

Program ini menyasar 18 desa yang tersebar di sembilan kecamatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lembata dan intervenai APBD Provinsi NTT.

Dalam terobosan ini, masyarakat didorong memanfaatkan pekarangan untuk produksi pertanian. “Bisa pekarangan rumah, sekokah, gereja, dan masjid yang ksong untuk pengembangan komoditi pertanian,” terang Beyeng yang akrab disala Mantho ini.

Polanya, lanjut Mantho, bisa berupa bedengan biasa juga dengan menggunakan metode biokultur dan juga menggunakan pot-pot bunga.

Saat ini sudah mulai tahapan penetapan kelompok dan masuk ke persiapan lokasi selanjutnya dalam minggu ini sudah dilanjutkan dengan sosialisasi menghadirkan stakeholder. Sosialisasi dipandang perlu agar bisa memahami program secara utuh dan bisa terlibat aktif baik pemerintah desa, PKK desa dan semua unsur di desa bisa ikut terlibat.

“Endingnya akan ada penandatanganan MoU antara Dinas Pertanian dengan pemerintah desa untuk sama-sama menangani stunting,” kata Mantho.

Untuk kelancaran program, lanjutnya, ia juga sudah berkomunikasi dengan pendamping PNPM agar masuk dalam bursa inovasi desa dengan pelaku utama PKK desa yang didampingi petugas pertanian di desa masing-masing.

“Untuk mengurangi kemiskinan dilakukan dengan dua cara. Pertama mengurangi pengeluaran dan kedua meningkatkan pendapatan. Diharapkan dengan KRPl uang tak lagi keluar beli sayur karena sudah ada produksi sendiri dan kelebihan bisa dijual untuk peningkatan pendapatan,” tandas drh Mantho. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *