Dualisme Pengelolaan Pelabuhan Lewoleba, Dituding Jadi Biang Tenggelamnya KM Shinpo 16

Dualisme Pengelolaan Pelabuhan Lewoleba, Dituding Jadi Biang Tenggelamnya KM Shinpo 16

Simon Baon, Kepala KUPP Kelas II  Larantuka. Foto Lembatanews.com

Lembatanews.com – Kepala Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Kelas II Larantuka, Kabupaten Flores Timur Simon Baon menuding, kecelakaan laut antara KM Maju 08 dan KM Shinpo 16 hingga menyebabkan KM Shinpo 16 tenggelam di kolam labuh Pelabuhan Lewoleba disebabkan karena kebingungan pengguna jasa pelabuhan atas dualisme pengelolaan pelabuhan oleh Syahbandar atau KUPP Kelas III Lewoleba dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata.

Karena itu, kepada wartawan di kantor KUPP Kelas III Lewoleba, Selasa (17 Desember 2019), Simon Baon meminta kepada Pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif di Lembata untuk segera menyerahkan Pelabuhan Lewoleba kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Apalagi, kata dia secara defacto dan dejure, sejak 1 Januari 2018, KUPP Kelas III Lewoleba sudah berdiri sendiri lepas dari KUPP Kelas II Larantuka, maka dengan sendirinya Pemkab Lembata harus segera menyerahkan pengolahan pelabuhan di bawah pengelolaan Dirjen Perhubungan Laut agar dapat ditata dan diatur dengan baik demi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebagai putra daerah, saya minta agar pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif di Lembata segera menyerahkan kepada Dirjen Perhubungan Laut, agar pemerintah Pusat bisa alokasikan dana perbaikan demi pelayanan yang nyaman kepada masyarakat,” kata Simon yang akan pindah ke KUPP Labuan Bajo.

Ia juga mengaku pernah berkoordinasi dengan Bupati dan DPRD Lembata terkait penyerahan pelabuhan ke Pemerintah Pusat itu. Sayangnya, sampai saat ini belum.juga diserahkan hingga terjadi insiden tenggelamnya KM Shinpo 16. (tim Lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *