Eman Ubuq: Jangan Matikan Usaha Angkutan Pengusaha Lokal

Eman Ubuq: Jangan Matikan Usaha Angkutan Pengusaha Lokal

Lembatanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata dalam hal ini Dinas PUPR dan Perhubungan diimbau tidak mematikan usaha angkutan milik para pengusaha lokal di Kedang. Karena jika izin trayeknya dicabut dan tidak beroperasi maka jelas mereka tidak bisa membayar utang dan usahanya akan mati. Padahal, kendaraan angkutan itu yang selama ini melayani masyarakat bahkan kendaraan ini juga yang mengangkut massa saat datang mengikuti kampanye Bupati dan Wakil.Buoati saat itu.

Penegasan itu disampaikan Eman Ubuq, juru bicara Forum Asbak dalam dialog dengan Dinas PUPR dan Perhubungan Lembata di kantor dinas, Rabu (25 September 2019).

Eman Ubuq mengatakan, kajian dinas soal jumlah penumpang per hari sebanyak 1.200 orang sebagai dasar penerbitan izin menambah jumlah kendaraan trayek Lewoleba-Kedang sangat tidak sesuai fakta lapangan. Sebab, banyak kendaraan yang kosong saat beroperasi dan pendapatan mereka sangat kecil.

“Persoalan pertama soal kajian jumlah kendaraan dan kapasitas kendaraan Lee, ini semata persepsi dinas tapi kenyataan lapangan tidak seperti itu. Kalau dinas katakan seperti itu kami nyatakan prihatin dan atas nama teman-trmab kami tidak terima,” tegas Ubuq.

Menurut dia, saat ini jumlah kendaraan milik pengusaha lokal Kedang sudah sebanyak 43 unit. Namun, masih diberikan izin kepada 13 pengusaha untuk memasukan kendaraan trayek Lewoleba-Kedang. K ndaraan yang diberikan izin juga milik pengusaha besar yang selama ini sudah menguasai usaha-usaha besar dan proyek.dinLembata namun masih juga menguasai usaha nagkutan yang selama ini dimiliki pengusaha lokal.

“Saya salut dengan para pengusaha China. Selama ini mereka usaha angkutan. Tapi setelah orang lokal sudah bisa beli angkutan mereka beralih ke usaha lain. Tapi kita punya orang yang sudah kuasai proyek dan usaha lain, masih juga masuk ke usaha angkutan,” tegas Ubuq.

Ia meminta kepada Dinas untuk selektif dalm.menerbiykan izin trayek. “Dinas harus pertimbangkan nasib pengusaha lokal. Beri izin lihat kategori. Pengusaha lokal mampu akomodasi pelayanan di sini,” katanya.

Diogo dipandu Sekretaris Dinas PUPR dan Perhubungan Lembata Petrus Bote. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *