Gubernur NTT Tunjuk Wakil Bupati Thomas Ola sebagai Pelaksana Tugas Bupati

Gubernur NTT Tunjuk Wakil Bupati Thomas Ola sebagai Pelaksana Tugas Bupati
Thomas Ola Langodai, Pelaksana Tugas Bupati Lembata.

Lembatanews.com – Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langodai ditunjuk Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laskodat untuk melaksanakan tugas sehari hari Bupati/Walikota sampai dengan dilantiknya Bupati Lembata atau sampai diangkatnya pejabat Bupati Lembata.

Penunjukkan itu tertuang dalam surat Gubernur NTT Nomor Pem. 131/1/232/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani Wakil Gubernur NTT Yosef A Nae Soi.

Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia.

Di dalam ketentuan pasal 88 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa, dalam hal pengisian jabatan Bupati/Walikota belum dilakukan, Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas sehari hari Bupati/Walikota sampai dengan dilantiknya Bupati/Walikota atau sampai diangkatnya pejabat Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan itu, agar Wakil Bupati Lembata dapat melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Lembata, sambil menunggu proses penetapan Kepmendagri tentang Pemberhentian Bupati Lembata dan Pengangkatan Wakil Bupati Lembata sebagai Bupati Lembata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata Paskalis Ola Tapobali menjelaskan, terkait Bupati meninggal dunia dan Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas harian Bupati, ada beberapa dasar hukum, antara lain, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah: pasal 78, 79, 87 dan 88. Juga UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: pasal 173, serta UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Pasal 23, 24 dan pasal 25.

“Saat ini telah diterima surat dari Gubernur NTT perihal penugasan Wabup sebagai Pelaksana Harian tugas-tugas Bupati sambil menunggu pengangkatan dan pengesahan Wabup sebagai Bupati Lembata. Ini sesuai pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2014,” kata Tapobali.

Ditanya terkait hak dan kewajiban ketika menjalankan tugas-tugas Bupati, Tapobali menjelaskan bahwa pelaksana harian belum bisa melaksanakan atribusi kepala daerah, tetapi jika pelaksana tugas (Plt) maka harus ada SK Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Jika ada SK Plt, maka , kewenangan-kewenangan atribusi kepala daerah dapat dijalankan atau eksekusi.

“Namun hal ini Sedang kami koordinasikan ke Pemprov,” tegas Tapobali. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *