Ikut Pilkades, ASN Harus Kantongi Izin Pejabat Pembina Kepegawaian

Ikut Pilkades, ASN Harus Kantongi Izin Pejabat Pembina Kepegawaian
Rapat koordinasi Pilkades serentak tingkat Kabupaten Lembata di ruang rapat kantor Bupati Lembata, Jumat, 20 Agustus 2021.

 

Lembatanews.com – Pada perhelatan akbar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 144 desa di Lembata pada November 2021 mendatang, aparatur sipil negara (ASN) dan penjabat kepala desa (kades) diberikan ruang untuk mendaftarkan diri sebagai calon kades. Hanya saja, untuk bisa mendaftar, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Demikian dikatakan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lembata Said Kopong saat rapat koordinasi persiapan Pilkades serentak di ruang rapat kantor Bupati Lembata, Jumat, 20 Agustus 2021. Rapat dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lembata Thomas Ola Langodai, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Paskalis Ola Tapobali, para Asisten Sekda, dan dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD dan camat.

“Sesuai ketentuan, ASN dan penjabat kades diberi ruang menjadi calon kades, dengan syarat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Itu ruang bagi Pak Bupati dan tentu diputuskan sesuai ketentuan,” kata Said Kopong.

Terkait proses pencalonan, ia menambahkan, persyaratan calon di setiap desa minimal tiga sampai lima orang. Jika tidak memenuhi syarat maka akan diperpanjang dua minggu. Setelah perpanjangan dua minggu dan tidak memenuhi syarat jumlah calon, maka akan diangkat penjabat kades dan di desa tersebut dianggap tidak ada Pilkades.

“Tapi kami berharap semua desa ada minimal dua calon,” katanya.

Ia juga mengatakan, terkait syarat batas atas lima orang calon, pada desa-desa tertentu berpotensi melebih lima calon, terutama di desa-desa berpenduduk banyak di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri.

“Khusus untuk lebih dari lima (calon) maka berlaku ketentuan seleksi tambahan, perpanjangan waktu seleksi tambahan dan seleksi tambahan terhadap tiga kriteria, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan 40 persen, tingkat pendidikan bobot 40 persen, dan usia pembobotan 20 persen,” terang Said Kopong.

Selanjutnya, kata dia, terkait penelitian persyaratan administrasi oleh panitia pemilihan dan diberi ruang koordinasi dan klarifikasi dengan pihak terkait yang mengeluarkan dokumen. Setelah itu, panitia mengeluarkan pengumuman administrasi bakal calon, dan masuk pengaduan masyarakat terkait syarat administrasi bakal calon. Pengaduan harus dilengkapi bukti untuk menghindari fitnah yang dapat menimbulkan potensi konflik.

“Khusus untuk enam desa di Ile Ape dan dua desa di Ile Ape Timur yang masih di pengungsian, agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan kembali ke desa dan di-back up oleh Pemda. Kalau tak mobilisasi partisipasi pemilih akan sangat rendah,” katanya.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan tahapan Pilkades di tengah pandemi Covid-19, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penyelenggara dan pemilih yang terpapar Corona, perlu didiskusikan serius Bagaimana mereka.melaksanakan tugas sebagai panitia dan menggunakan hak pilihnya.

Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langodai dalam arahannya mengatakan, penyelenggaraan Pilkades bukan saja oleh Pemda dan panitia tapi juga oleh forkopimda dan jadi kekuatan bersama. Pilkades adalah kerja bersama bukan kerja satu orang atau beberapa orang. Forkopimda, OPD, panitia, kecamatan dan desa solid, dan bertugas meyakinkan masyarakat, calon kades bahwa Pilkades merupakan kerja bersama.

“Otonomi asli ada di desa, demokrasi yang asli ada di desa. Panitia yang dari kota jangan menodai otonomi asli di desa, dan demokrasi asli di desa. Sebelum ada demokrasi di kota dan di tingkat nasional, sudah ada di desa dan kemudian diangkat kearifan lokal itu dan dilaksanakan di kota.
Jangan menodai otonomi asli di desa dan demokrasi asli di desa. Bagaimana caranya, berlindung di balik regulasi,” tegas Langodai.

Ia mengatakan, Pilkades sudah berproses ke tahapan persiapan dan ke depan langkah selain persiapan, ada tahapan pencalonan, pemungutan dan penghitungan, dan tahapan penetapan. Semua tahapan itu, lanjutnya, akan berlangsung dengan baik jikalau keamanan dan ketertiban terjaga. Jika tidak terjamin, bisa mengganggu seluruh proses Pilkades serentak.

Ia mengaku senang atas kehadiran Forkopimda dan harus sinergi untuk kegiatan besar ini dan menjadi model untuk berbagai pemilihan ke depan baik pileg, pilpres, dan pilkada.

Ia berharap, semua proses yang dilakukan dengan baik dan benar, dan setelah tahapan persiapan ada sosialisasi demikian pula di tahapan pencalonan, pemungutan, dan penghitungan, serta penetapan. Tugas panitia, lanjutnya, adalah mengedukasi di setiap tahapan.

“Jangan gabungkan banyak tahapan. Sosialisasi setiap tahapan berbeda. Bisa rancu kalau turun sosialisasi semua tahapan,” tegasnya.

Dikatakan, ada surat edaran mesti diterjemahkan lebih ringkas dan setiap tahapan harus ada SOP, agar memudahkan panitia untuk bekerja di lapangan, serta memudahkan pihak keamanan bekerja di lapangan.

Dalam situasi pandemi Covid-19, kata Langodai, protokol kesehatan harus dikedepankan. Panitia membawa masker cadangan agar ketika ada masyarakat yang belum gunakan masker bisa berbagi. Dan tugas edukasi kepada semua masyarajat, calon kades, panitia di desa, baik panitia pemilihan maupun panitia pengawas.

“Bimtek tugas panitia pemilih dan pengawas mudah-mudahan bisa memahami hal teknis untuk bisa lanjut di pencalonan. Ada beberapa kriteria tambahan pencalonan, minimal dua maksimal lima. Ketika kurang apakah langkahnya dan lebih langkahnya sudah disampaikan dan harus disosialisasikan agar panitia mampu jabarkan,” urainya.

Ia menambahkan, ketika terjadi konflik, sebagaimana dipetakan potensi konflik di 28 desa, tidak tertutup kemungkinan ke depan bisa bertambah, namun yang diharapkan berkurang dan kalau bertambah diantisipasi dengan berbagai kemungkinan.

“Terima kasih Pak Kapolres yang sudah antisipasi dengan BKO dari Polda, Sikka dan Alor. Hal teknis bisa dibicarakan dengan panitia. Demikian pula Pak Dandim sudah siapkan personel, dari jumlah yang ada minimal satu desa satu personel,” katanya.

Untuk itu, tugas di bidang keamanan diharapkan Polri dan TNI bersinergi dengan linmas, panitia desa dan tokoh agama, serta masyarakat untuk meyakinkan Pilkades sukses. Kesuksesan Pilkades serentak harus dilakukan pada setiap tahapan, baik sukses di tahapan persiapan, sukses di tahapan pencalonan, sukses di tahapan pemungutan dan penghitungan, sukses di penetapan, dan sukses di penerapan protokol kesehatan dan harus sukses dari faktor keamanan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *