Imo Wulakada Sesalkan Penertiban Pengecer

Imo Wulakada Sesalkan Penertiban Pengecer
Rapat kerja Komisi 2 DPRD Lembata dengan Pemkab Lembata di ruang rapat Komisi 2, Jumat (17 Januari 2020). Foto Lembatanews.com

 

Lembatanewscom – .Sekretaris Komisi 2 Hilarius Lukas Kirun yang akrab disapa Imo Wulakada sangat menyesalkan penertiban para pengecer bensin di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dilakukan oleh tim terpadu tanpa sosialisasi dan pendekatan terlebih dahulu.

“Saya sayangkan penertiban pengecer. Soal aturan, harus ada koordinasi dan sosialisasi aturan kepada masyarakat melalui para lurah dan RT/RW. Jangan malam ini koling dan besok langsung jalan,” kata Imo Wulakada dalam rapat kerja Komisi 2 DPRD Lembata dengan Pemerintah Kabupaten Lembata di ruang rapat Komisi 2, Jumat (17 Januari 2020).

Tidak adanya sosialisasi dan pendekatan oleh tim terpadu menyebabkan saat operasi penertiban dilakukan, Satpol PP dibully dan dibenci oleh masyarakat. Pengecer akhirnya menjadi tidak suka dengan anggota Satpol PP yang melakukan penertiban.

Terkait transportir BBM, lanjut Imo Wulakada, PT Hikam hanya mempunyai satu permintaan yakni soal izin labuh kapal Sembilan Pilar. Menurutnya, soal izin labuh sampai hari ini, untuk menjawab masalah di depan mata tidak bisa menunggu proses yang dilakukan. Pemerintah dapaterekomendasikan pemanfaatan Pelabuhan Hukung jika memungkinkan, agar persoalan yang terjadi saat ini bisa dapat diselesaikan.

Apalagi, dengan daya angkut Sembilan Pilar mencapai 350 ton, maka kebutuhan BBM di Lembata akan dapat diselesaikan.

“Kalau BBM jadi masalah utama dan pemerintah tidak ambil langkah akan jadi masalah,” tegasnya dan menambahkan, ada bisa dinomorduakan terlebih dahulu guna mencari solusi paling aman untuk menyelesaikan persoalan antrean yang terjadi selama ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tapobali menjelaskan, Patra Niaga telah melakukan survei jembatan Jober sejak pukul 07.00 hingga pukul 21.00. surveintidakmdilakukannselama 24 jam.

Dijelaskannya, kapal Sembilan pilar berkapasitas angkut 350 ton jika memuat 260 ton maka dibutuhkan waktu paling.kurang 17 jam untukmaktivitas bongkar.muat. itu jika mengasumsikan bahwa KM Lembata Jaya dengan kapasitas 30 ton melakukan bongkar muat selama dua jam.

Jika Sembilan Pilar membongkar BBM selama 17 jam, maka aktivitas kapal pelra, kapal Pelni dan kapal barang akan sangat tergantung. Bongkar muat juga akan sangat tergantung jika ada kapal Pelni yang masuk atau ada aktivitas kapalmpelra dan kapal barang.

Karena itu, untuk labuh tambat di pelabuhan umum akan sangat sulit..karena itu, direkomendasikan ke Pelabuhan Jober. Soal usulan agar diadakan mooring boy, membutuhkan anggaran Rp1 miliar lebih. Pemerintah karena.pertimbangan bisnis maka mempersilakan kepada perusahan yang mau mengadakan mooring boy dan untuk biaya pengadaannya akan diperhitungkan dengan biaya jasa labuh tambat.

“Mooring boy, sebenarnya sudah disampaikan agar dibeli agar sandar. Namun karena dalam konteks bisnis, maka yang punya bisnis bisa atau tidak hadirkan. Tinggal dibicarakan ongkos labuh tambat. Kalau mau begitu besok juga sudah bisa langsung labuh tambat,” kata Tapobali. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *