Ini Sejumlah Persoalan yang Jadi Sorotan KPK saat di Lembata

Ini Sejumlah Persoalan yang Jadi Sorotan KPK saat di Lembata

Lembatanews.com – Saat berada di Lembata, terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah NTT dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata.

Sebagaimana disampaikan
Alfi Rachman Waluyo, Kasatgas Pencegahan KPK Wilayah NTT kepada wartawan, Kamis (11 Juli 2019) usai menggelar pertemuan dengan Pemkab Lembata di aula kantor Bupati Lembata. Ia mengatakan, dalam program pencegahan korupsu terintegrasi, ada sebanyak delapan menu utama yang jadi fokus perhatian mereka dalam mendorong perbaikan mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD dengan mendorong penggunaan e-planning.

Selanjutnya, dalam pengadaan barang dan jasa, pihaknya mendorong dan berupaya untuk memastikan agar pengadaan barang dan jasa dilakukan secara profesional, kompeten, dan bebas intervensi.

Alfi menguraikan, dalam sektor perizinan, pihaknya.mengharapkan agar pemerintah lebih fokus pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Selama ini pengalaman masyarakat saat mengurus izin harus datang dari dinas ke dinas.

Tetapi, terangnya, dengan hadirnya PTSP harus menjadi bagian dari sarana mempermudah masyarakat dalam mengurus izin. Sehingga, saat mengurus izin masyarakat hanya ke kantor PTSP dan tidak perlu lagi jalan dari dinas teknis yang satu ke dinas teknis lainnya untuk mengurus dokumen perizinan.

Pemerintah, lanjutnya, sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan itu. Dia berharap, ke depan masyarakat bisa mendapatkan perubahan layanan perizinan.

Terkait dengan kapabilitas inpektorat, pihaknya mendorong inpektorat mempunyai kecukupan anggaran, personel, dan kapabilitas yang memadai dalam mendukung dilakukan pengawasan.

Sementara dari sisi manajemen ASN, kehadiran KPK untuk mendorong pencegahan jual beli jabatan. Sedangkan terkait desa, difokuskan pada pengelolaan dana desa agar bermanfaat bagi banyak orang.

Untuk manajemen aset, kata Alfi, KPK senantiasa mendorong agar tertib administrasi dan pemerintah harus menginventarisir peluang dan menggali potensi daerah untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *