Jalankan Surat Edaran 1120, Pemkab Lembata Siap Hadapi Risiko Terburuk

Jalankan Surat Edaran 1120, Pemkab Lembata Siap Hadapi Risiko Terburuk
Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lembata memimpin rapat koordinasi, Kamis, 18 Juni 2020.

 

Lembatanews.com – Setelah mengeluarkan surat edaran Bupayi Lembata Nomor 1120 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata siap menghadapi risiko terburuk bakal bergeser dari zona hijau ke zona merah. Apalagi, dengan dibukanya pelayaran kapal penumpang dari Kuoang-Lewoleba, terdapat sebanyak delapan pelaku perjalanan yang reaktif rapid test dan tak dikarantina terpusat, melainkan dipulangkan ke desa asalnya masing-masing untuk menjalani karantina mandiri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata Paskalis Ola Tapobali yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lembata saat memimpin rapat koordinasi tim Gugus Tugas di ruang rapat kantor Bupati Lembata, Kamis, 18 Juni 2020 mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) 26 Tahun 2020, mengatur seluruh aspek kehidupan dibuka, salah satunya di bidang transportasi dan membebaskan seluruh dokumen persyaratan rapid test dan lain-lain, dengan tetap mempedomani kebijakan Gugus Tugas Pusat.

Menjabarkan surat edaran Gubernur itu, maka Bupati Lembata sudah mengeluarkan imbauan lewat surat edaran terkait kriteria dan syarat perjalanan menuju tatanan baru.

“Mengatur perjalanan orang di dalam wilayah NTT ke Lembata juga mengatur perjalanan orang dari luar NTT masuk Lembata dan termasuk perjalanan dari luar negeri ke Lembata,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu konsolidasi menghadai pelaku perjalanan keluar dan masuk wilayah Lembata.

Dijelaskannya, terdapat beberapa ketentuan sebelumnya dicabut dan mengikuti edaran terbaru yang sudah disesuaikan dengan edaran gubernur yang sudah membebaskan keterangan rapid test dari daerah kedatangan dan swab, dan sebagai bentuk antisipasi pencegahan penyebaran maka berlakukan protokol kesehatan di pintu masuk teritori Lembata.

Selain itu, paparnya, para pelaku perjalanan yang reaktif rapid test tidak lagi difasilitasi. Urusan makan minum dan antar jemput seperti sebelumnya sudah tidak lagi difasilitasi oleh Pemkab dan Gugus Tugas. Jika dalam swab dinyatakan positif Covid pun berobat dengan biaya sendiri di era new normal ini.

“Jadi tidak dibuat istimewa lagi. Sehingga kehadiran para camat diminta untuk koordinasi ke bawah dengan lurah dan RT, menyiapka  rumah karantina di tingkat desa/kelurahan. Kalau tidak ada diusahakan satu bangunan untuk karantina. Kalau tidak.maka.mabdiri dan mandiri ini akan liar. Perlu pengawasan melekat oleh tetangga sekitar,” tegas Tapobali.

Di era New Normal, lanjutnya, hanya akan dilakukan satu kali rapid test, selanjutnya hasilnya diinformasikan kepada camat dan kepala desa untuk dipantau selama 14 hari. Sehingga 1.000 rapid test yang ada, hanya dipersiapkan untuk pelaku perjalanan.

“Onsentrasi yang sebelumnya ke karantina dialihkan ke pengadaan rapid test dan karantina terpusat akan nol. Kalau sangat perlu baru dibuka dan kalau ada informasi dari camat adanya gejala baru dilakukan swab dan karantina persiapkan untuk isolasi untuk back up rumah sakit,” terangnya.

Hanya saja ,lanjut Tapobali, kebijakan ini dijalankan dulu sambil memperhatikan kondisi satu atau dua minggu ke depan dan jika eskalasinya meningkat maka bisa dilakukan perubahan kebijakan.

Dia menjelaskan, untuk bisa memudahkan tracking riwayat perjalanan, maka saat turun di pintu masuk teritori Lembata, harus diperiksa keterangan RT diketahui kades, Gugus Tugas setempat sebelum berangkat dari daerah asal menuju Lembata yang menyatakan keberadaan pelaku perjalanan selama 14 hari terakhir. Pelaku perjalanan pun wajib menunjukkan KTP dan menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga jika nanti terpapar Covid-19.

“Untuk yang dari luar NTT, merujuk edaran Gubernur yang mewajibkan Rapid Test. Dan itu nanti diterima di Kupang,” urainya.

Sedangkan pelaku perjalanan yang dari luar negeri langsung dilakukan swab, termasuk para pekerja migran.yqng menurut info harus dijemput di Maumere atau Larantuka saat mereka dilepas. Sebelum.dijemout, harus dicek, kepastian telah menjalani swab test

Koordinator Seksi Karantina Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lembata Apolonaris Mayan mengatakan, dengan adanya surat edaran 1120 Tahun  2020, terdeskripsi banyak hal, dan Pemerintah serta masyarakat Lembata harus siap menerima situasi terburuk, setelah bekerja all out menjaga Lembata tetap berada di zona hijau.

“Dilematis melakukan new normal denga  pelonggaran dan menerima risiko bisa terpapar dan bergeser dari zona hijau ke zona merah. Pelonggaran ini dapat berdampak. Dan setelah rapid delapan orang reaktif dan langsung dipulangkan. Rapid reaktif harus diswab,” tegasnya.

Ia juga meminta agar para pelaku perjalanan yang reaktif rapid test harus dirapid dua kali setelah sepuluh hari sesuai pedoman. Jika mereka langsung dipulangkan ke desa asal, maka akan ada eskalasi peningkatan, dan di Lembata harus siap akan bergeser ke zona merah.

Menurutnya, semua infrastruktur yang sudah dibangun di karantina terpusat akan sia-sia ketika harus dikembalikan dan dikarantina di desa. Jika demikian, maka harus segera turun ke desa untuk sosialisasi di desa agar bisa diproteksi dengan baik.

“Pemerintah beranggapan seolah-olah pelaku perjalanan memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tapi pemerintah harus lakukan penertiban. Apalagi selama ini kita sudah all out bekerja namun dengan adanya ini (surat edaran bupati) maka karantina dibubarkan dan saat ini sudah kosong,” tegas Apol Mayan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *