Kasus Korupsi Dana Desa Tobotani, Terungkap Pertanggungjawaban Fiktif

Kasus Korupsi Dana Desa Tobotani, Terungkap Pertanggungjawaban Fiktif

Lembatanews.com – Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tobotani, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata di Pengadilan Tipikor Klas 1A Kupang, telah mulai disidangkan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu (21 Agustus 2019) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa telah dilakukan pertanggungjawaban fiktif pembangunan gedung balai posyandu.

Dalam sidang yang dipimpin ketuajrlia hakim Ikrarniekha Elmayawati Fau, didampingi hakim.anggota Ibnu Kholik dan Ali Muhtarom menghadirkan empat orang saksi masing-masing Moh. Nasir Usman (tokoh masyarakat), Sang’at Latib (Ketua BPD), Najamudin Hamka (anggota TPK) dan Supriadi S Paokuma (kepala tukang).

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini Erwin Efendi Rangkuti dan Devi Eko Istiawan.

Kepala Desa Tobotani (AB) didampingi penasehat jukumJuprians Lamablawa dan Mario A Lawung dari Kantor Advokat Juprians Lamablawa dan Rekan.

Peristiwa bermula pada tahun 2016 masyarakat dusun 3 Desa Tobotani melalui musrenbangdus tahun 2016 mengusulkan pembangunan balai posyandu. Usulan itu lalu dibawa ke musrenbangdes tahun 2016 dan dianggarkan melalui APBDes Tobotani Tahun 2017 sebesar Rp187,547 juta dan disetujui BPD.

Pembangunannya memanfaatkan dan desa pencairan tahap II dan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat dikordinir oleh para tukang dan diawasi oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

Faktanya, dalam pelaksanaan hanya dikerjakan oleh para tukang tanpa melibatkan masyarakat.

Dalam perjalanan, ketika volume pekerjan telah mencapai 45 persen, terjadi selisih paham antara TPK dan tukang sehingga pekerjaan tak lagi dilanjutkan.

Melihat pekerjaan terbengkalai, tokoh masyarakat Moh. Nasir Usman mengadukannya kepada penyidik Polres Lembata untuk dilakukan penyelidikan.

Ketua BPD Sang’at Latif bersama kepala desa lalu berinisiatif membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas pekerjaan tersebut seolah fisiknya sudah selesai agar balai posyandu tetap dikerjakan walau tenggang waktunya telah selesai.

Pekerjaan kemudian dilanjutkan hingga 100 persen.

“Kami buat laporan pertanggungjawaban fiktif agar dana desa tahun 2017 bisa terserap semua agar tidak berdampak pada alokasi dana desa tahun brikutnya,” kata Sang’at Latif menjawab majelis hakim.

Sementara Supriadi Paokuma dan Najamudin Hamka dalam fakta sidang membenarkan bahwa pengerjaan terhenti karena terjadi perselisihan antara ketua TPK dan para tukang karena kendala material non lokal.

Najamudun mengakui bahwa TPK kesulitan mendatangkan bahan baku non lokal ke desa, karrna kondisi alam saat itu hujan angin dan jalanan berlumpur dan licin. Jalan dari dari ibu kota kecamatan ke Desa Tobotani belum diaspal sehingga menyulitkan pendistribusian material nonlokal.

“Saat itu kami sangat kesulitan dalam membawa material nonlokal ke lokasi pengerjaan Yang Mulia,” terang Najamudin.

Supriadi Paokuma pun menerangkan bahwa jarak dari Tempat pembelian material non lokal ke desa Tobotani kurang lebih 14 kilometer. Dengan kondisi jalan yang belum diaspal, berlumpur dan licin, mobil sulit masuk ke desa kalau sedang musim hujan.

Nasir Usman menerangkan bahwa pernah ada petugas dari Inspektorat Kabupaten Lembata melakukan audit atas pengerjaan balai posyandu tersebut. Saat itu mereka semua hadir di desa. Namun, ia mengaku tak tahu seperti apa hasil audit Inspektorat.

Juprians Lamabelawa usai sidang mengatakan, masalah yang melibatkan kliennya itu sebetulnya tidak bisa terdakwanya tunggal, karena merupakan kelalian yang dilakukan bersama-sama, yang berdampak pada kerugain negara.

“Jika klien kami sendiri yang dituduh melakukan kelalaian yang berakibat timbulnya kerugian negara, saya pikir jauh dari fakta sidang yang telah terungkap tadi. Jika kita benar-benar ingin tegakan hukum, ya kita tegakan secara adil dan proporsional, tindak semuanya tidak bisa tebang pilih,” tegas Jultians Lamabelawa.

Rrkannya Mario Lawung menuturkan, dalam perkara a quo, kepala Desa Tobotani tidak bisa berdiri sendiri dalam mempertanggungjawabkan kerugian negara jika benar ada kerugian negara.

“Ini kelalaian bersama. Karena kelalaian bersama tentu musti tanggungj awab bersama, tidak bisa klien kami saja yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, saya pikir kawan-kawan penyidik dan penuntut berusaha menegakan hukum dengan setengah hati, karena tidak ditindak semuanya. Beban pertanggungjawaban hanya ditimpakan kepada klien kami,” tandas Mario. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *