Kasus NTT Fair, Aspidsus Akui Tanpa Tekanan Politik

Kasus NTT Fair, Aspidsus Akui Tanpa Tekanan Politik

Lembatanews.com – Penuntasan kasus dugaan korupsi pembangunan kawasan gedung NTT Fair Tahun Anggaran 2018 senilai Rp29 miliar lebih masih dalam proses di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Penanganan kasus itu berjalan sesuai mekanisme dan tanpa tekanan politik dari pihak manapun.

Hal itu ditegaskan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTT Sugyanta kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejati NTT, Kamis (25 Juli 2019).

Secara tegas Sugiyanta membantah isu adanya tekanan politik dalam penanganan kasus itu. “Dalam proses hukum tidak ada kaitannya dengan politik dan tidak ada tenakan politik,” katanya.

kejati, lanjutnya, mempunyai strategi tersendiri dalam menangani kasus itu termasuk strategi untuk Frans Lrbu Raya, mantan.

Kasus NTT Fair jadi perhatian masyarakat setelah jaksa memeriksa Sekda NTT Ben Polomaing dan Frans Lebu Raya namun hingga kini belum ada kejelasan apapun dari jaksa.

Berdasarkan pengakuan saksi dan tersangka dalam proses pemeriksaan, telah terungkap secara terang benderang adanya aliran uang serta permintaan fee dari oknum pejabat tertentu.

Terkait dengan keterangan beberapa saksi dan tersangka soal aliran dana dan komitmen fee, Sugyanta menegaskan bahwa belum cukup bukti untuk menjerat atau menetapkan Frans Lebu Raya sebagai orang yang turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Ia masih berstatus sebagai saksi dalam perkara itu.

Sugyanta kembali menegaskan bahwa tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT memiliki strategi tersendiri untuk mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

“Penyidik punya strategi sendiri untuk Mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya jadi jangan terburu – buru,” tandas Sugyanta.

Sebelumnya, Aspidsus Kejati NTT Sugiyanta, mengatakan, ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair yakni HP pemilik bendera PT. Cipta Eka Puri, LL sebagai kuasa direktur PT. Cipta Eka Puri (kontraktor pelaksana), BY sebagai Direktur Konsultan Pengawas, FB selaku Konsultan pengawas, YA dengan peran kuasa pengguna anggaran dan
DT sebagai PPK.

“Enam orang kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Selama ini lima orang selalu kooperatif sehingga hari ini baru ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan LL (yang ditangkap di Jakarta) sudah kita tetapkan sejak hari Senin, (10 Juni 2019) lalu,” jelasnya. (sumber criminal.co)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *