Kebijakan Penghentian Bantuan Pengungsi yang Ditampung di Rumah Penduduk Dicabut

Kebijakan Penghentian Bantuan Pengungsi yang Ditampung di Rumah Penduduk Dicabut
Samsudin Sira, warga Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan saat menerima bantuan untuk para pengungsi  dari Pemuda Alor Peduli Lembata, di rumahnya, Minggu, 6 Desember 2020.

 

Lembatanews.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata menghentikan semua jenis bantuan kepada pengungsi korban Erupsi Gunung Api Ile yang ditampung di rumah penduduk akhirnya dicabut. Kebijakan tak populer itu mendapat reaksi penolakan luar biasa tidak saja dari para pengungsi, tetapi juga oleh warga Lembata.

Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, Bupati Lembata Eliyaser Yentji Sunur menegaskan bahwa Pemerintah mengambil langkah seluruh pengungsi korban erupsi Gunung Api Ile Lewotolok yang saat ini masih tersebar di rumah-rumah penduduk di Kota Lewoleba akan ditarik untuk ditempatkan di temoat oengungsian resmi yang disediakan pemerintah.

Setelah memastikan semua tempat disiapkan, maka 1.000 lebih pengungsi yang ada di rumah-rumah penduduk akan diarahkan menempati titik penampungan yang telah disediakan.

Jika semua sudah tertampung di penampungan resmi yang disiapkan pemerintah, maka selanjutnya pemerintah akan menghentikan bantuan kepada pengungsi yang masih bertahan di rumah penduduk.

Bupati Sunur menegaskan bahwa jika ingin mendapatkan bantuan maka harus masuk ke tempat-tempat penampungan resmi yang disediakan pemerintah.

Jika masih tetap bertahan di rumah keluarga atau penduduk lainnya di dalam Kota Lewoleba maka dianggap sebagai pengungsi mandiri dan menjadi tanggung jawab keluarga yang menampung.

Pemerintah juga mengeluarkan surat pernyataan yang wajib ditandatangani keluarga yang menampung pengungsi yang menyatakan bahwa mereka siap membiayai secara mandiri para pengungsi yang ditampung di rumah mereka.

Namun, setelah mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat, akhirnya pemerintah pun mencabut kebijakan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata Paskalis Ola Tapobali menjelaskan, kebijakan penghentian bantuan kepada pengungsi yang masih ditampung di rumah warga dan kebijakan wajib kenandatangani surat pernyataan, ternyata terdapat reaksi publik yang beragam.

“Niatnya bukan untuk membunuh warga, bukan untuk sengsarakan warga, bukan untuk mengancam warga, dan lain-lain. Niat pemerintah adalah untuk memaksimalkan penanganan, perhatian, dan pelayanan terhadap warga yang selama ini mengeluh belum tersentuh pelayanan logistik dan kesehatan, termasuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Sekda Tapobali dalam keterangan resminya kepada wartawan, Minggu, 6 Desember 2020.

Hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, tambahnya, seperti kematian oleh karena tidqk mendpt sentuhan pelayanan kesehatan dengan baik di rumah. Oleh karena itu, agar niat baik pemerintah tidak tercoreng oleh redaksi surat pernyataan itu, dan tidak dimanfaatkan unt tujuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka diinstruksikan untuk tidak diberlakukan surat pernyataan tersebut.

Sekda Tapobali juga menegaskan bahwa bagi warga yang tetap berkeras untuk tidak dipusatkan kembali pada pos penampungan yang disiapkan pemerintah, diharapkan agar Tim melakukan advokasi kembali dan mengingatkan kepada pemilik rumah penampungan agar proaktif dalam upaya bersama penanganan warga pengungsi dengan memberi perhatian lebih kepada warga, terutama berkoordinasi dengan Posko untuk pemenuhan kebutuhan warga ersebut.

Dikatakannya, terhadap warga yang termasuk dalam kelompok rentan, dimaksimalkan agar bisa dipusatkan ke Pos penampungan yang disiapkan pemerintah.

“Untukt hal ini, kesiapan fasilitas dasar, pemenuhan logistik dan pelayanan kesehatan mereka harus dilaksanakan secara maksimal oleh Komando Tanggap Darurat,” tegas Paskalis Tapobali.

Ia juga mengimbau kepada semua elemen yang terlibat dalam penanganan pengungsi untuk memperhatikan arahan yang telah disampaikan dalam rapat evaluasi, demi perbaikan kinerja penanganan pengungsi.

Sementara itu, Siti Hasnah, pengungsi dari Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape yang saat ini ditampung di rumah Mohamad Nasir di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan mengaku enggan mengikuti saran pemerintah menempati tempat penampungan resmi yang disiapkan oemernlintah.

Menurutnya, ia bersama 17 warga Amakaka lainnya memilih tetap berada di rumah keluarga. Apalagi, ada di antara mereka lansia yang matanya sudah sulit melihat, dan seorang lagi sudah sulit berjalan, jika harus dipindahkan tentu akan menyulitkan mereka di tempat penampungan.

“Ada mama yang tidak bisa lihat dan satu mama lagi kakinya tidak bisa jalan. Bagaimana kalau mereka harus antre makan di sana nanti. Kasihan. Biar kami di sini saja,” kata Hasnah.

Samsudin Sira, warga Selandoro yang menampung 18 orang warga pengungsi dari Desa Amakaka mengaku selama ini baru sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah yang diterima lewat pemerintah kelurahan. Bantuan yang diterima berupa beras 3 kg, sabun mandi tiga buah, odol, air mineral 12 gelas dan pisang, serta ubi.

“Pak bayangkan saja. Bantuan seperti itu mau kasih makan 18 orang bagaimana. Tapi untung kami juga masih dapat bantuan dari LSM dari Kedang,” kata Samsudin.

Walau demikian, ia menolak warga pengungsi yang ditampung di rumahnya diungsikan ke tempat penampungan resmi yang disiapkan pemerintah. Penolakan itu, lanjutnya, bukan atas kemauannya pribadi, tetapi juga kemauan pengungsi yang ada di rumahnya.

“Kalau mau tarik, sebagai tuan rumah lihat kondisi mereka maka susah senang biar mereka tetao di sini. Waktu saya tanya mereka, mereka bilang dapat atau tidak sumbangan dari pemerintah, biar kami tetap di sini. Makan apa adanya dan tidur dengan kondisi yang ada,” kata Samsudin.

Bahkan, katanya, para pengungsi yang ditampung di rumahnya itu bersikeras kalau dipaksa ke penampungan pemerintah, lebih baik mereka pulang ke kampung dan tinggal di kebun. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *