Kepulangan PMI Ilegal, Bupati Sunur: Ditahan di Kupang dan Cari Tahu Agen Perekrut

Kepulangan PMI Ilegal, Bupati Sunur: Ditahan di Kupang dan Cari Tahu Agen Perekrut
Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur

 

Lembatanews.com – Pemulangan ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT melalui Kupang, Provinsi NTT harus terlebih dahulu menjalani masa karantina terpusat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Sehingga, dalam masa karantina itu, selain dilakukan rapid test, dan swab oleh Pemprov NTT, juga sekaligus dicek agen perekrut dan yang memberangkatkan para PMI, jika terdapat PMI Ilegal yang turut dipulangkan.

“Apakah yang mau pulang ini termasuk dengan yang ilegal, kalau ilegal datang ditahan di provinsi dan dicari tahu dengan siapa agen yang berangkatkan agar kalau mau tahu ilegal traffiking maka dicek saat mereka tiba. Sehingga Covid-19 berikan berkah cek ilegal traffiking juga,” tegas Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur kepada wartawan usai memimpin rapat Pamong Praja di Palm Indah Hotel Lewoleba, Selasa, 2 Juni 2020.

Bupati Lembata keberatan jika para PMI yang dipulangkan itu langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa melalui karantina terpusat baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemprov NTT.

Apalagi, sampai saat ini ia mengaku belum menerima data pasti jumlah PMI asal Lembata yang akan dipulangkan. Sejauh ini, akunya, baru diperoleh informasi.dari NGO yang selama ini mengurus buruh migran bahwa ada dua PMI asal Lembata dari Tawau yang akan pulang. Padahal informasi.menyebutkan terdapat 200 PMI asal Lembata yang akan dipulangkan.

Menurut Bupati Sunur, akan lebih baik jika para PMI tersebut dikarantina dua Minggu di Batam atau Natuna lalu dipulangkan ke NTT dan dilanjutkan karantina di Kupang. Setelah menjalani dua kali rapid test dan satu kali swab dan hasilnya negatif baru dipulangkan ke kabupaten asalnya masing-masing.

Tak hanya itu, Bupati Sunur juga mewajibkan pelaku perjalanan wajib mengantongi surat pengantar dari RT setempat diketahui oleh RW dan lurah atau kepala desa, serta surat pengantar dari gugus tugas daerah asal.

Agar, saat tiba di kabupaten, bisa langsung dikembalikan ke desa dan menjalani karantina terpusat di desa atau bisa juga karantina mandiri di rumah.

Langkah itu, lanjutnya, demi melindungi ratusan ribu warga Lembata dari ancaman Covid-19.

“Datang harus punya rapid tes dua kali dan swab satu kali, dan setelah datang baru dikembalikan ke desa. Rapid dilakukan sendiri baik PMI maupun orang yang mau ke Lembata. Kita kan tidak suruh pulang, kita punya kewenangan di daerah. Dikasih otonomi daerah. Kebijakan tidak menantang. Kita kan tidak.menolak,” tegas Bupati Sunur.

Menurutnya, jika dalam situasi normal boleh langsung ke daerah asal. Hanya saja dalam situasi seperti ini, jika mereka dipulangkan dan langsung ke daerah asal, jika terdapat PMI yang terpapar Covid-19 maka akan mengancam.keselamatan masyarakat Lembata. Karena itu, pemerintah memperbolehkanerrka masuk dengan tetap mengikuti ketentuan menjalani dua kali rapid test dan satu kali swab.

“Boleh masuk tapi harus ikuti aturan sesuai protokol kesehatan. Kalau sudah rapid negatif dan swab negatif maka karantina di desa dan desa siap karantina terpusat. Kekuatan desa minimal lima orang,” tandas Bupati Sunur. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *