Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait Tuding Bupati Hambat Proses Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Bupati Bilang Tidak Pernah Intervensi

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait Tuding Bupati Hambat Proses Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Bupati Bilang Tidak Pernah Intervensi
Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak

Lembatanews.com – Lambatnya penuntasan kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum ASN terhadap Mohamad Rizal Saputra, anak di bawah umur diduga karena ada tekanan dari pemerintah berkuasa. Sebab, jika pemerintah berniat baik menuntaskan kasus penganiayaan ini, maka bupati bisa saja meminta aparat penegak hukum untuk segera menuntaskannya.

Demikian penegasan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait kepada wartawan usai deklarasi stop kekerasan terhadap anak di Taman Kota Swaolsa Titen, Rabu, 4 Maret 2020.

Arist Merdeka Sirait mengatakan, lambatnya penanganan kasus kekerasan terhadap Rizal karena adanya tekanan dari pemerintah berkuasa. Karena jika pemerintah beritikad baik dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap.anak, seharusnya mendorong agar kasus tersebut segera dituntaskan.

Terhadap tudingan Sirait atas intervensi Bupati dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur itu, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur tegas membantahnya. Menurutnya, selama ini ia bahkan sama sekali tak memanggil pelaku maupun aparat penegak hukum (APH) untuk menanyakan ihwal penanganan kasus itu.

Sebab, ia sepenuhnya menyerahkan penanganan tersebut pada kewenangan APH. Sebab, jika ia memanggil untuk mengecek penanganan, nantinya akan dikira ia melakukan intervensi terhadap APH dalam menangani kasus tersebut.

“Kalau saya panggil datang-panggil datang nanti orang bilang saya lagi intervensi. Ke Kapolres sana untuk omong ini nanti bilang intervensi. Ke kejaksaan pun sama. Kan situasional di Lembata seperti itu,” tegas Bupati Sunur.

Para siswa saat menandatangani spanduk stop kekerasan terhadap anak saat deklarasi di Taman Kota Swaolsa Tiren, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Rabu, 4 Maret 2020.

 

Karenanya, lanjut dia, selama ini ia hanya memilih diam dan membiarkan aparat bekerja. Sebab, jika pemerintah masuk memfasilitasi karena ada ASN, nanti malah dipikir melakukan intervensi.

“Tapi bedah kasus ini harus dua sisi. Mana yang rugi paling besar. Kasihan anak-anak,” tegas Bupati Sunur.

Ia justru berharap, dalam peraoalan ini kedua belah pihak duduk bersama tanpa melibatkan banyak orang demi membicarakan nasib anak-anak yang masih muda itu. Sebab, jika nantinya tetap diproses dan hukumannya berat, akan mengorbankan masa depan anak-anak.

Saat ditanya sikapnya terkait deklarasi stop kekerasan terhadap anak, Bupati Sunur sangat mendukungnya. Menurutnya, yang harus diperhatikan bukan saja kekerasan terhadap anak, tetapi juga kekerasan terhadap orang tua dan perempuan. Untuk itu, dia mengajak agar semua elemen harus ikut mengawasinya bersama-sama.

“Kita dukung (deklarasi stop kekerasan terhadap anak) dan nyatakan stop kekerasan terhadap anak,” tegasnya.

Kekerasan, lanjutnya, bisa dilakukan oleh orang luar, bisa juga dilakukan oleh keluarga sendiri. Karenanya, ia sangat mendukung deklarasi tersebut semua elemen harus terlibat menjaga dan mencegah agar kekerasan terhadap.anak tak.lagi terjadi. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *