Koalisi Gemuk Jokowi di Senayan Rentan Jadi Batu Sandungan

Koalisi Gemuk Jokowi di Senayan Rentan Jadi Batu Sandungan

Lembatanews.com — Posisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin diprediksi akan semakin menguat di parlemen karena partai pendukungnya meraih kursi mayoritas. Selain itu, ada peluang bertambah dari oposisi pindah haluan. Namun, koalisi gemuk dinilai tak akan efektif karena rentan beda haluan.

Pada Pilpres 2014, hanya sekitar 40 persen partai pengusung Jokowi yang memenuhi kursi parlemen. Namun jumlah ini meningkat hingga 60 persen setelah Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan yang semula oposisi bergabung dengan koalisi Jokowi. Jumlah ini tak berbeda jauh dari hasil yang diperoleh pada Pileg 2019.

Total perolehan suara PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan PPP yang memenuhi ambang batas parlemen mencapai lebih dari 50 persen.

Sementara koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menjadi lawannya di pilpres, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan Partai Keadilan Sejahtera hanya mampu meraup kurang dari 40 persen suara Pileg 2019. Belakangan koalisi ini bubar usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi terkait sengketa pilpres.

Wacana oposisi untuk merapat ke koalisi Jokowi pun menguat. Gerindra, Demokrat, dan PAN dinilai berpeluang besar gabung dengan koalisi petahana tersebut. Ketiga partai itu beberapa kali memberi sinyal peluang untuk bergabung. Sementara PKS tetap berkukuh menjadi oposisi.

Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan, bertambahnya partai baru ke koalisi Jokowi akan memudahkan kerja pemerintah selama lima tahun mendatang, khususnya dalam memuluskan kebijakan dan pembuatan undang-undang di DPR. Jika tidak, posisi partai-partai itu bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi.

“Kalau memang Jokowi ingin merangkul yang baru tentu harapannya lima tahun ke depan akan dukung kebijakan Jokowi di parlemen, sehingga memudahkan kerja pemerintah,” ujar Cecep saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (3 Juli 2019).

Kendati demikian, Cecep menilai komposisi partai koalisi Jokowi yang terlalu ‘gemuk’ tak akan menjamin pemerintahan berjalan efektif. Sama halnya jika jumlah oposisi sedikit, maka proses check and balances dalam pemerintahan akan terganggu.

“Di sini perlu kontrol masyarakat sipil agar lebih efektif mengawasi jalannya pemerintah ke depan, karena jika oposisi minor akan pengaruh juga ke kebijakan di parlemen,” katanya.

Pada dasarnya, lanjut Cecep, dalam sistem presidensial tak mengenal istilah oposisi. Namun dalam praktiknya, partai pengusung yang tak terpilih tetap harus berada di luar pemerintahan agar menjadi penyeimbang.

“Di sistem presidensial kan seharusnya tidak ada oposisi, cuma ini saja presidensial rasa parlementer,” ucapnya.

Partai Golkar disebut sebagai salah satu parpol yang kerap berseberangan dengan pemerintah meski masuk dalam partai koalisi pendukung SBY. (Safir Makki)

Sementara itu pengamat politik Universitas Padjajaran Firman Manan mengatakan, koalisi partai yang terlalu gemuk tak menjamin pemerintah berjalan lebih efektif. Menurutnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh koalisi Jokowi maupun oposisi yang ingin bergabung. (sumber cnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *