Komisi III DPRD dan Disbudpar Lembata Pantau Proyek Awololong

Komisi III DPRD dan Disbudpar Lembata Pantau Proyek Awololong

Lembatanews.com – Setelah menggelar rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata pekan lalu, pada Minggu (10 November 2019) sore ini Komisi III DPRD Lembata kembali melakukan pemantauan lapangan di Pulau Siput Awololong untuk melihat langsung progres pelaksanaan pekerjaan Jeti apung, kolam renang apung dan fasilitas lainnya yang dibangun di atas Pulau Siput Awololong.

Hadir dalam kunjungan lapangan ini, Ketua Komisi III DPRD Lembata Antonius Molan Leumara, Wakil Ketua Komisi III Gabriel Pole Raring, Sekretaris Komisi III Gregorius Amo, dan anggota Komisi III Petrus Bala Wukak.

Dari Pemkab Lembata, hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata Apolonaris Mayan, Konsultan Pengawas Mido Moruk dan sejumlah staf.

Kunjungan ini untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan di Pulau Siput Awololong yang sesuai jadwal akan selesai adendum waktu kedua pada 12 November 2019 ini.

Rombongan menuju Pulau Siput Awololong menumpang KM Torani, milik Pemkab Lembata.

Dalam rapat kerja Komisi III dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada akhir pertemuan Ketua Komisi III Antonius Molan Leumara memberikan tiga poin kesimpulan. Dikatakannya, jika proses seperti ini berjalan sejak awal maka tidaknya jadi akumulasi besar seperti ini. Ke depan perlu bangun komunikasi intens agar ada kesepahaman yang sama antar Dewan dan mitra komisi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Diuraikannya, rencana tindak lanjutnya adalah diberikan narasi tertulis agar jadi dokumen komisi dan poin poinnya bisa disampaikan kepada rakyat. Dari pengguna anggaran, mulai dari dokumen awal, perencanaan dilampirkan dengan dokumen hasil kajian, proses pelaksanaan mulai dari proses pencairan dana, kontrak induk, kontrak adendum, drnda keterlambatan, pembuatan kontrak untuk dana luncuran, perlu disampaikan kepada Dewan dan soal langkah strategis menjawabi dinamika publik. Narasi disepakati diserahkan pada 7 November.

Perlu juga dipikirkan kunjungan ke lokasi bersama Dewan dan dinas dan libatkan pihak luar yang menentang agar ada penjelasan langsung di lapangan dan disepakati pada 9 November.

Perlu pula ada rapat lagi untuk sampaikan batas waktu deadline 12 November agar disepakati waktu evlauasi dan disepakati pada 10 November untuk letakan rencana aks lanjutan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *