Langgar UU Pelayaran, Aktivitas di Pelabuhan Lewoleba Sangat Buruk

Langgar UU Pelayaran, Aktivitas di Pelabuhan Lewoleba Sangat Buruk

Lembatanews.com – Kehadiran Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Kelas III Lewoleba di Kabupaten Lembata seharusnya menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata menyerahkan otoritas penanganan pelabuhan kepada pihak Syahbandar. Tetapi, hal itu tidak juga dilakukan. Akibatnya, seluruh aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lewoleba tak sejalan lagi dengan roh Undang-Undang (UU) Pelayaran dan menyebabkan seluruh proses pelayanan di Peabuhan Lewoleba menjadi sangat buruk.

Penilaian itu disampaikan Kepala Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Kelas III Lewoleba Bambang Arifin Atu saat ditemui di Kantor Syahbandar, Kamis (12 Desember 2019).

Bambang menjelaskan, pihaknya sebagai otoritas kesyahbandaran, selama.ini praktis.hanya melaksanakan tugas menerbitkan surat jalan bagi kapal yang hendak.keluar dan memungut uang rambu. Sedangkan tugas-tugas lainnya sebagaimana diamanatkan oleh UU Pelayaran semuanya dilaksanakan oleh Pemkab Lembata termasuk melakukan sejumlah pungutan di pelabuhan, seperti biaya labuh tambat, terminal, pas masuk pelabuhan, dan lainnya

Ia mengaku tak bisa bertindak.karena pelabuhan bukan berada di bawah otoritas Syahbandar. Sehingga, penyampaian kapal.masuk.dan izin bongkar.muat semuanya dikeluarkan oleh pemerintah.

Namun, ketika terjadi kecelakaan laut di pelabuhan, maka otoritas Syahbandar harus ikut bertanggung jawab. Karena itu, pasca tenggelamnya KM Shinpo 16, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Syaban selaku agen pelayaran, agar bangkai kapal segera diangkat. Pihaknya juga baru membuat surat yang akan disampaikan kepada perusahaan untuk meminta supaya mereka berkoordinasi bagaimana caranya menyingkirkan kerangka kapal dari kolam.labuh.

Pihaknya juga berwenang mengambil laporan kecelakaan kapal, melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, jika ada unsur pidana, maka pihaknya kemudian menyerahkan penanganan lebih lanjut ke polisi untuk melakukan penyelidikan dan proses hukum. (tim Lembatanews)

1 Komentar


  1. Itulah jeramakan Penda Lembata ..pengelolaan Pelabuhan swlma ini mereka yg rasa enak…saat ada musiba pemda dlm hal ini kadis perhubungan layangjan surat je syahbandar minta 30 haru untuk segerah mengevakuasu bangkai kapal. Yg menjadi pertanyaan sya yg melayangkan surat itu kira2 masih normal atau????

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *