Mau Ikut Bimtek, 25 Anggota Dewan Lembata Jalani Rapid Test

Mau Ikut Bimtek, 25 Anggota Dewan Lembata Jalani Rapid Test
Petrus Gero, Ketua DPRD Lembata.

Lembatanews.com – Sebanyak 25 orang anggota DPRD Lembata menjalani Rapid Test di gedung Peten Ina, gedung DPRD Lembata pada Selasa, 25 Agustus 2020. Rapid Test bagi kalangan Dewan dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas keluar daerah, yakni mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Jakarta, yang dijadwalkan mulai 28-30 Agustus mendatang.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Lembata Petrus Gero menjawab Lembatanews.com, Rabu, 26 Agustus 2020.

Dia menjelaskan, rapid test terhadap pimpinan dan anggota DPRD Lembata dilakukan untuk kepentingan tugas ke luar daerah dalam rangka peningkatan kapasitas terkait pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019. Ketiga regulasi tersebut adalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 trntang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Bimtek untuk menghadapi pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2020 dan KUA-PPAS APBD 2021 dan pembahasan Ranperda APBD 2021,” terang Petrus Gero.

Bimtek, lanjutnya, dilaksanakan mulai 28-30 Agustus 2020 di Jakarta.

Menurutnya, pelaksanaan Bimtek dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman para anggota Dewan agar dalam pembahasan nanti, tidak terlalu menimbulkan perdebatan panjang.

Apalagi, lanjutnya, sesuai ketentuan regulasi, perubahan APBD TA 2020 sudah harus final paling lambat 30 September. Dan setelah merampungkan Perda Perubahan APBD 2020, baru bisa dilanjutkan dengan pembahasan APBD 2021 yang sesuai ketentuan sudah harus dirampungkan pada 30 November.

Ia mengakui, tahun lalu NTT berada di peringkat kedua penetapan APBD tercepat setelah Sumba Timur. Karenanya, Pemprov NTT berharap agar tahun ini bisa menjadi yang pertama atau setidaknya mempertahankan peringkat yang sudah ada.

Pihaknya sangat berharap agar pembahasan bisa tepat waktu dan tidak sampai terjadi deadlock seperti yang terjadi di Rote Ndao dan TTU yang berdampak pada pemotongan dana alokasi umum (DAU) hingga 20 persen dan gaji Dewan dan pemerintah tidak dibayar selama enam bulan. Keterlambatan, lanjutnya, juga berdampak pada aspek pembangunan karena harus menggunakan APBD tahun sebelumnya.

“Jadi kita berharap dengan Bimtek kita samakan persepsi dan pembahasan nanti bisa berjalan lancar,” tandas Petrus Gero. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *