Mayoritas Fraksi Dewan Dorong Pembentukan Pansus Proyek Pembangunan Kantor Camat Buyasuri

Mayoritas Fraksi Dewan Dorong Pembentukan Pansus Proyek Pembangunan Kantor Camat Buyasuri
Suasana Rapat Paripurna DPRD Lembata, Selasa (11/8) dipimpin Ketua DPRD Lembata Petrus Gero.

 

Lembatanews.com – Mayoritas Fraksi di DPRD Lembata mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mendalami persoalan proyek pembangunan kantor Camat Buyasuri di Wairiang yang mandek pelaksanaannya. Selain mendorong Pansus proyek pembangunan kantor Camat Buyasuri, fraksi-fraksi Dewan juga meminta pansus untuk menyikapi semua proyek mangkrak di Kabuoaten Lembata.

Hal itu mengemuka dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Lembata dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabuoaten Lembata tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Selasa (11/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lembata Petrus Gero didampingi Wakil Ketua DPRD Lembata Gewura Fransiskus dan Begu Ibrahim dihadiri anggota Dewan.

Dari pemerintah hadir Sekretaris Daerah Paskalis Ola Tapobali, para Staf Ahli Bupati, Asisten, dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Dari tujuh fraksi di lembaga Dewan, lima fraksi yakni Fraksi NasDem-PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, dan Fraksi Amanat Persatuan mendesak segera dibentuk pansus untuk menyikapi semua persoalan proyek mangkrak termasuk pembangunan kantor Camat Buyasuri.

Sementara Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerinda tak menyinggung soal pembentukan pansus dalam pendapat akhir fraksi.

Fraksi Paryai NasDem-PKS dalam pendapat akhir yang disampaikan juru bicara Soni Laga mendorong pemerintah dan Dewan untuk membentuk Pansus dalam menyelesaikan proyek-proyek mangkrak di Kabupaten Lembata, termasuk proyek mangkrak pembangunan gedung kantor Camat Buyasuri.

Fraksi NasDem-PKS juga diminta untuk lebih serius dalam menindaklanjuti temuan BPK dan mengevaluasi bersama OPD yang menjadi sasaran temuan.

Dalam pengelolaan aset, Fraksi NasDem-PKS meminta agar pemerintah lebih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, sehingga dapat mencapai mutu pelayanan, mutu pembangunan, serta kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, khususnya pada OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Fraksi Demokrat dalam pendapat akhir yang disampaikan juru bicara Paulus Toon Langotukan selain mendorong pembentukan pansus, juga menegaskan kepada pemerintah agar jika ada temuan yang berakibat pada kerugian daerah yang berdampak luas bagi masyarakat, maka Buoati Lembata perlu mengevaluasi kinerja ASN yang telah menandatangani pakta integritas secara lebih serius dan jika peu memberikan punishment kepada ASN juga pihak ketiga yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara baik dan tepat waktu.

Dalam rapat paripurna, Rusliyudin Ismail dari PKS juga kembali mendesak pimoinan sidang agar segera membentuk pansus karena mayoslritas fraksi sudah mengusulkan hal yang sama. Selain itu, dalammsetiap kesempatan, pembentukan pansus selalu didengungkan para anggota Dewan.

Terhadap usulan itu, Paulus Makarius Dolu, Ketua Badan Kehormatan Dewan mengatakan, setiap usulan pembentukan pansus harus melalui mekanisme sesuai peraturan dan tata tertib DPRD. Karena itu, semua usulan itu harus berproses sesuai mekanisme di lembaga Dewan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *