Mulai Jumat, Pemkab Lembata kembali Buka Pelayaran Rakyat

Mulai Jumat, Pemkab Lembata kembali Buka Pelayaran Rakyat
Rapat koordinasi di halaman kantor Bupati Lembata dipimpin Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langodai, Kamis, 22 Juli 2021.

 

Lembatanews.com – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Lembata kembali diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Kendati memperpanjang pelaksanaan PPKM berbasis mikro, namun ada sejumlah ketentuan di dalam Instruksi Bupati yang sedikit dilonggarkan. Di antaranya, mulai Jumat, 23 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata kembali membuka pelayaran rakyat dari dan ke Lewoleba, Lembata dengan ketentuan tetap mentaati protokol kesehatan, dan pembatasan kapasitas penumpang 75 persen.

Ketetapan itu terungkap dalam rapat koordinasi penerapan PPKM berbasis mikro di halaman kantor Bupati Lembata, Kamis, 22 Juli 2021 dipimpin Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langodai, dihadiri Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, Kapolres Lembata AKBP Yoce Marthen, Dandim 1724/Flotim, Kajari Lembata Ridwan Angsar, Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali, para Asisten Sekda, dan pimpinan OPD, serta para camat.

Selain membuka pelayaran rakyat, pemberlakuan jam malam yang semula pukul 20.00 diperpanjang hingga pukul 22.00. Aktivitas ekonomi di pasar dan warung makan, restoran pun diperpanjang hingga pukul 17.00.

Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langodai pada kesempatan itu mengatakan, Instruksi Bupati terkait PPKM berbasis mikro dilakukan untuk mengendalikan laju Covid-19 dan mencegah tidak bertambahnya angka orang meninggal karena Covid-19.

Menjawab keluhan Kanis Making, Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait tenaga pengusung jenasah Covid-19 Langodai minta agar dinas merekrut tenaga relawan sepanjang regulasi memungkinkan.

“Kalau ada regulasi rekrut relawan, lakukan dan laporkan ke Sekda. Jangan menunggu petunjuk. Regulasinya jelas, lakukan,” tegasnya.

Terkait pembukaan pelayaran, lanjutnya, sudah bisa dimulai Jumat, 23 Juli 2021 dengan kapasitas 75 persen. Dalam pelaksanaannya harus diperketat pada syarat perjalanan, seperti menunjukkan bukti vaksin, dan keterangan hasil negatif rapid test.

Ajang Curhat
Dalam rapat koordinasi itu, tampak seperti ajang curhatan sejumlah pimpinan OPD yang masuk dalam struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lembata.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Markus Lela Udak mengaku selama ini Pol PP yang seharusnya sebagai penegak aturan protokol kesehatan Covid-19, ditugaskan menggali kubur untuk pasien Covid-19 yang meninggal sampai tangan melepuh.

Dalam sehari, katanya, para anggota Satpol PP menggali beberapa kubur menggunakan peralatan seadanya. Penggalian secara manual di lokasi dengan tanah berbatu menyebabkan tangan anggotanya melepuh.

Ia merasa heran karena penggalian tidak menggunakan alat berat milik pemerintah. Karenanya, ia meminta agar ke depan penggalian kubur menggunakan alat berat.

Permintaannya itu ditanggapi Ketua DPRD Lembata Petrus Gero. Ia meminta kepada Plt Bupati Lembata Thomas Ola dan Sekda Paskalis Tabobali untuk menggeser alat berat ke lokasi pekuburan guna membantu proses penggalian kubur.

Sementara itu, Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langodai menanggapi curhatan para pimpinan OPD mengatakan, dalam pertemuan tersebut terdapat dua orang yang suaranya agak keras yakni Kasat Pol PP Markus Lela Udak dan Kepala BPBD, Sipri Meru. Namun, dengan nada guyon ia mengatakan bahwa mereka berdua tidak di lapangan dan baru kali ini mereka menunjukkan kejantanan mereka.

Pada kesempatan itu, Thomas Ola juga langsung meminta Sekda Paskalis Tabobali untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna menggeser satu atau dua alat berat ke lokasi pekuburan untuk membantu penggalian kubur. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *