PAD Lembata Minus Rp48 Miliar, Pemkab Mulai Atur Skema Penanganan

PAD Lembata Minus Rp48 Miliar, Pemkab Mulai Atur Skema Penanganan
Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

 

Lembatanews.com – Hingga memasuki semester kedua Tahun Anggaran (TA) 2020, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lembata mengalami keterpurukan luar biasa menyusul adanya Pandemi Covid-19. Hingga saat ini, PAD Kabupaten Lembata mengalami minus hingga Rp48 miliar lebih dari target PAD 2020 sebesar Rp100 miliar lebih.. Karena itu, pemerintah mulai mengatur strategi dan membuat skema penanganan agar bisa menaikkan PAD.

Demikian dikatakan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur kepada wartawan pekan kemarin.

Mengatasi PAD Lembata yang minus hingga Rp48 miliar itu, Pemda Lembata telah menggelar rapat dengan OPD penghasil PAD untuk mencari cara agar perlahan bisa mulai ada PAD yang masuk.

“PAD 60 persen tidak capai target dan sekarang kekurangan Rp40 miliar lebih untuk tutup PAD. Atur strategi, buat skema, kalau perlu anggaran coba rem di karantina, dan bisa dibackup dinas terkait untuk berjalan. Tidak bisa tinggal diam suruh aktivitas tapi PAD tidak tumbuh. Retribusi Juli sudah mulai ditarik dengan potongan 50 persen agar tidak.anjlok dan itu butuh keberanian kelola potensi sumber daya alam, buka rencana normalisasi kali, daripada teriak, sampai kadis bermasalah, dicoba apakah uangnya bisa masuk PAD untuk belanja infrastruktur yang tertahan,” tegas Bupati Sunur.

Dikatakannya, pemulihan harus bisa mulai dilakukan, agar pada Oktober nanti sudah.mulai kelihatan capaian PAD.

Ia menjelaskan, setelah menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan OPD, maka seluruh dinas harus mempunyai SOP untuk menggenjot penerimaan. Penguatan diberikan kepada sektor yang paling kehilangan PAD.

“Sudah Juni, tinggal empat lima bulan untuk kembalikan 60 persen yang hilang,” katanya..

Sehingga, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema salah satunya dengan menyiapkan kapal untuk disewakan ke Pulau Siput Awololong. Selain penyewaan kapal, sumber pendapatan juga dari normalisasi kali, galian C,PBB-Kab, PBB, dan pajak BBM yang selama ini disetor ke Pemrpiv baru dilakukan bagi hasil pajak BBM.

“Pajak BBM, supaya BBM tidak.liar, itu pajaknya besar dibayar ke provinsi baru bagi ke daerah. Selama ini tidak tahu dan suruh cek benar,” tegasnya.

Sementara terkait intervensi dana penanganan Covid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, Bupati Sunur mengatakan, dari Pemprov menganggarkan Rp900 miliar dan telah ditambahkan Rp200 miliar. Menurut informasi, akan ada alokasi untuk mengintervensi penahanan Covid-19 di kabupaten. Namun, hingga kini belum juga dikucurkan.

“Doa agar secepatnya turun ke sini back up BLT yang belum dan beri dukungan untuk beli rapid test lagi,” kata Bupati Sunur.

Namun, menurutnya, jika memungkinkan maka dana untuk Lembata dapat dipakai untuk melakukan dua kali rapid test bagi warga Lembata yang hendak pulang Lembata, agar para pelaku perjalanan tak lagi mengeluarkan biaya sendiri. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *