Pansus Dewan Lembata Kebut Bahas Peraturan Tata Tertib Dewan

Pansus Dewan Lembata Kebut Bahas Peraturan Tata Tertib Dewan

Lembatanews.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lembata untuk membahas rancangan peraturan tata tertib DPRD periode 2019-2024 langsung kebut membahas rancangan peraturan tata tertib DPRD pada Rabu (10 September 2019).

Pansus Dewan baru dibentuk pada Selasa (9 September 2019) malam dalam rapat paripurna III dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan rancangan peraturan tata tertib DPRD, serta pemberitahuan pengusulan pimpinan DPRD definitif dari 3 Parpol pemenang Pemilu berdasarkan perolehan suara dan kursi.

Tujuh anggota Dewan yang masuk dalam Pansus yakni Laurensius Karangora, Petrus Bala Wukak, Lorens Ola, Kristoforus Ricam, Gabriel Raring, Antonius Molan Leumara, dan Gregorius Amo.

Ketua Pansus DPRD Lembata Laurensius Karangora di sela-sela rehat rapat pada Rabu (10 September 2019) mengatakan, setelah dibentuk dan ditetapkan, maka pada Rabu pagi Pansus langsung mulai menggelar rapat untuk membahas Rancangan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD Lembata.

Ia bersama anggota Pansus berupaya memfokuskan pembahasan pada pasal-pasal krusial menyangkut penguatan kelembagaan DPRD Lembata dengan tetap merujuk pada aturan yang lebih tinggi yakni PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pansus Dewan, lanjutnya, akan berupaya untuk mempercepat proses pembahasan dan diharapkan sudah bisa dituntaskan dalam empat hari ke depan agar jika Jumat nanti sudah bisa dituntaskan maka Pansus bisa lebih awal melaporkan hasil kerjanya dan sudah bisa diatur jadwal asistensi ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

Kabag Persidangan Setwan Lembata Jhon Botoor mengharapkan agar pembahasan bisa lebih dipersingkat waktu dan sudah bisa lebih awal dikonsultasikan ke provinsi.

“Kami akan bantu fasilitasi agar, pembahasannya bisa dipercepat maksimal.empat hati agar dapat lebih cepat diasistensi ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Saya sudah komunikasi dengan Biro Hukum dan mereka siap jadwalkan waktu kalau Pansus sudah siap,” kata Botoor.

Percepatan kerja Pansus sangat diharapkan, mengingat setelah peraturan tata tertib sudah disahkan, maka penetapan pimpinan definitif pun bisa dilakukan lebih awal.

Karena, lanjutnya, agenda perubahan APBD sudah menanti dan sesuai ketentuan paling lambat akhir September sudah harus ditetapkan.

“Dalam.pembahasan harus tetap merujuk pada PP 12 Tahun 2018 tinggal dimasukkan kearifan lokal disesuaikan dengan kondisi daerah,” tandasnya. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *