Pecat Gaby Raring, Frans Gewura Sampaikan Permohonan Maaf kepada Simpatisan PDIP

Pecat Gaby Raring, Frans Gewura Sampaikan Permohonan Maaf kepada Simpatisan PDIP
Ketua DPC PDIP Kabupaten Lembata Gewura Fransiskus didampingi Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Lembata Yeremias Huraq, Bendahara Rafael Miku Bediona, Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi Rafael Ratu, dan Wakil Sekretaris Internal Yohanes Berchamans Brino Tolok saat mengumumkan SK DPP PDIP tentang pemecatan kadernya, Senin, 27 Desember 2021.

 

Lembatanews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP akhirnya memecat Marianus Gabriel Pole Raring dari keanggotaan partai karena kedapatan telah melakukan tindakan amoral bersama perempuan bersuami di dalam kamar WC pada 24 November 2021 malam lalu. Pemecatan itu termuat dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 198/KPTS/DPP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Pengumuman resmi pemecatan Gaby Raring itu disampaikan Ketua DPC PDIP Kabupaten Lembata Gewura Fransiskus saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Senin, 27 Desember 2021 usai penyerahan SK pemecatan kepada Gaby Raring.

Gewura Fransiskus didampingi Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Lembata Yeremias Huraq, Bendahara Rafael Miku Bediona, Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, Keanggotaan Dan Organisasi Rafael Ratu, dan Wakil Sekretaris Internal Yohanes Berchamans Brino Tolok.

Di hadapan para awak media, Gewura Fransiskus menyampaikan permohonan maaf kepada Gaby Raring dan seluruh keluarga atas pemecatan tersebut. Menurutnya, pemecatan itu dilakukan untuk menjaga marwah dan citra partai dan bukan karena kebencian secara orang perorangan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gaby Raring atas kinerjanya selama bersama PDIP baik di organisasi partai maupun di DPRD.

Selain itu, Gewura Fransiskus juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan suaminya beserta keluarga besar, masyarakat dan simpatisan PDIP atas peristiwa yang telah mencoreng nama partai itu.

“Mari semua simpatisan PDI Perjuangan Lembata tetap bersatu dan bersinergi dalam semangat Perjuangan untuk membangun daerah ini, jangan jadikan masalah ini untuk menghambat kerja-kerja perjuangan Politik. Mari tetap melangkah dalam kepastian memenangkan PDIP,” tegas Gewura Fransiskus.

Dengan pemecatan itu, katanya, yang bersangkutan selama belum ada keputusan pemberhentian dari keanggotaannya di lembaga DPRD, dia tidak boleh berbicara untuk dan atas nama partai.

Sementara untuk proses pergantian antar waktu (PAW), lanjutnya, setelah menerima SK pemecatan dari DPP pada 23 Desember 2021 lalu, sudah langsung ditindaklanjuti dengan menyurati pimpinan DPRD Lembata. Mekanisme selanjutnya pimpinan DPRD akan bersurat ke Gubernur NTT melalui Bupati Lembata.

Sehingga, setelah Pemerintah Pusat melalui Gubernur NTT menerbitkan SK pemberhentian, maka seluruh hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD tidak lagi diberikan.

“Jadi keanggotaan di Dewan menunggu sampai ada keputusan gubernur,” kata Gewura Fransiskus.

DPP PDIP dalam SK pemecatan Marianus Gabriel Pole Raring merujuk pada beberapa hal, di antaranya, Surat DPD PDI Perjuangan NTT Nomor 898/IN/DPD-NTT/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 perihal rekomendasi Persetujuan Pemecatan.

Surat DPC PDI Perjuangan Lembata Nomor 034/IN/DPC/-LBT/XI/2021 tanggal 27 November 2021 perihal Usulan Pemecatan.

Surat DPC PDI Perjuangan tentang kronologi kejadian perzinahan.

Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Lembata, tanda terima penerimaan laporan Nomor STPL/127/XI/2021/NTT/RES LEMBATA tanggal 25 November 2021.

Surat Nomor 01/PDSSW/XI/2021 tanggal 28 November 2021 perihal laporan Perzinahan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Lembata dari Fraksi PDI Perjuangan atas nama Gabriel Pole Raring yang ditujukan kepada Ketua DPRD Lembata.

Pemberitaan media massa dan media sosial, dan keputusan rapat DPP PDI Perjuangan.

Dengan diterbitkannya SK pemecatan dari DPP ini, maka sejak 13 Desember 2021, keberadaan Gaby Raring di DPRD tidak lagi mewakili PDIP dan tidak berada di dalam Fraksi PDIP. Ia masih dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD tetapi tidak lagi bertindak untuk dan atas nama PDIP maupun Fraksi PDIP.

Hak-hak sebagai anggota DPRD masih tetap diterimanya hingga diterbitkannya SK pemberhentian dari anggota DPRD oleh Gubernur NTT selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *