Pembenahan Pelabuhan Laut Lewoleba Harus Diprioritaskan

Pembenahan Pelabuhan Laut Lewoleba Harus Diprioritaskan
Sekretaris Komisi 2 DPRD Lembata Hilarius Lukas Kirun dan anggota Kristoforus Ricam, bersama Ketua DPRD Lembata Petrus Gero saat memantau alat pengujian kendaraan bermotor di Balai PKB didampingi Plt Kadis PUPR dan Perhubungan Petrus Bote, Jumat, 22 Januari 2021.

 

Lembatanews.com – Kondisi Pelabuhan Laut Lewoleba yang saat ini begitu semrawut dan terdapat banyak kerusakan, harus menjadi prioritas dalam penataan dan pembenahan. Kondisi kerusakan dan kesemrawutan pelabuhan sudah sering dikeluhkan oleh masyarakat dan pengguna pelabuha .

Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi 2 DPRD Lembata Hilarius Lukas Kirun saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Laut Lewoleba, Jumat, 22 Januari 2021.

Menurut Ini Wulakada, sapaan akrab Lukas Kirun, penataan pelabuhan harus segera dilakukan. Sebab, kondisi pelabuhan saat ini sudah sangat tidak layak. Ketidaklayakan ini akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan, keselamatan pengguna pelabuhan, dan pada akhirnya mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Pembenahan Pelabuhan harus jadi prioritas. Kondisinya saat ini sangat semrawut,” tegas Imo Wulakada.

Ia juga mendorong pemanfaatan pompa air di pelabuhan yang sudah disiapkan u tuk melayani kebutuhan air bagi kapal-kapal yang sandar di Pelabuhan Laut Lewoleba.

Dalam kunjungan ini, Komisi 2 juga berkesempatan memantau pembukaan jalan keluar dari lokasi penumpukan peti kemas, agar ke daratan peti kemas tak lagi keluar melalui pintu pelabuhan.

Tim Komisi 2 terdiri atas Sekretaris Komisi 2 Hilarius Lukas Kirun, anggota Komisi 2 Kristoforus Ricam, dan Ketua DPRD Petrus Gero. Kehadiran tim kunjungan kerja didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Petrus Gero dan Kepala Bidang Perhubungan Laut Ferry Irawan Paokuma.

Sebelum ke pelabuhan, rombongan terlebih dahulu memantau alat pengujian kendaraan di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Di tempat ini, tim kunker melihat dari dekat peralatan ini kendaraan yang baru diadakan dengan nilai sebesar Rp300 juta.

Kristoforus Ricam mengatakan, sesuai penjelasan Plt Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Petrus Bote, jumlah tenaga penguji kendaraan saat ini hanya dua orang dan yang stand by di Balai PKB hanya satu orang.

Karena itu, ia meminta pemerintah untuk menambah jumlah tenaga penguji dan perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusiaa (SDM) secara periodik.

Ia juga meminta kepada Dinas untuk lebih menggenjot pengujian setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Lembata agar selain untuk mengetahui kelaikan jalan dan mengantisipasi kecelakaan, juga untuk dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD).

“Kendaraan dinas juga harus diuji kelaikan jalan. Kendaratan dari luar juga harus diuji agar bisa tingkatkan PAD,” kata Kristoforus Ricam.

Plt Kadis PUPR dan Perhubungan Kabupaten Lembata Petrus Bote menjelaskan, PAD 2020 dari pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp105 juta.

Saat ini, hanya kendaraan penumpang, kendaraan pengangkut barang, dan truk gandeng yang diuji kelaikan jalannya. Sedangkan kendaraan dinas yqng seharusnya juga diuji, sejauh ini belum melakukan uji. Pihaknya sudah menyurati pimpinan OPD, namun sejauh ini belum ada yang merespons.

Sedangkan kendaraan dari luar yang belum melakukan mutasi masuk, belum dilakukan pengujian di Lembata.

Untuk saat ini, kata dia, terdapat 700 kendaraan yang laik jalan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *