Pemkab Akan Ambil Langkah, Jika Hoax Mengganggu Kepentingan Umum

Pemkab Akan Ambil Langkah, Jika Hoax Mengganggu Kepentingan Umum
Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur berbicara di hadapan para tokoh agama dalam pertemuan, Senin, 4 Mei 2020.

 

Lembatanews.com – Pemerintah Kabupaten Lembata tidak akan tinggal diam terhadap para penyebar berita bohong alias hoax di media sosial. Jika sudah sampai pada tingkatan mengganggu kepentingan umum, maka Pemkab Lembata akan mengambil langkah-langkah termasuk langkah hukum.

Penegasan itu disampaikan Bupati Eliaser Yentji Sunur di hadapan tokoh agama dalam pertemuan di ruang rapat kantor Bupati Lembata, Senin, 4 Mei 2020.

Pernyataan Bupati Sunur itu menyikapi maraknya berita bohong akhir-akhir ini dan yang paling anyar hoax yang disebarkan pengguna akun Facebook (FB) Sulaiman Syarif terkait penjemputan dan pengumuman dengan menyebut nama jelas P-8 oleh pemerintah.

“Akan ambil langkah kalau menganggu kepentingan umum dengan postingan-postingan. Saya mau ini dikendalikan secara bersama karena sangat sensitif kalau sudah berkaitan dengan umat,” tegas Bupati Sunur.

Ia menjelaskan, penjemputan terhadap P-1, warga Lembata peserta Ijtima Ulama Dunia 2020 di Gowa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu setelah dilakukan tracking, hldan harus segera diambil tindakan. “Tdak bisa ditunda karena besok akan banyak bergaulnya. Sehingga tim harus segera turun mengevakuasi. Jadi tidak ada rekayasa apapun. Pemerintah tetap mengikuti protokol.dan pedoman dalam.melaksanakan tugas,” katanya.

Dijelaskannya, pemerintah memiliki data sehingga setiap saat bisa turun untuk menjemput jika dipandang perlu karena sudah tidak bisa dikarantina mandiri di rumah.

“Tim yang turun evakuasi tidak gagah-gagahan. Tidak ada rekayasa apa pun,” tegasnya.

Bupati Sunur juga membantah tudingan di media sosial terkait pengumuman dengan menyebut nama jelas P-8. Pemkab tidak pernah mengumumkan seperti itu. Pemerintah juga sudah mengecek instansi terkait lainnya, dan semuanya tidak mengumumkan dengan menyebut nama jelas.

“Koling biasa tentang Covid-19 dan tidak ada pengumuman sebutkan nama. Gugus Tugas sedang upaya panggil untuk berikan penjelasan agar jangan benturkan pemerintah dengan kelompok umat,” katanya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lembata Markus Labi mengatakan, untiknoengumuman r SMI dari pemerintah, selama ini hanya dari Dinas Kominfo yang secara rutin keliling memberikan pengumuman.

Pengumuman r SMI pemerintah, lanjutnya, sudah ada format tertulis yang ditandatangani oleh Bupati Lembata dan di dalamnya sama sekali tidak menyebut nama dan hanya mengimbau masyarakat. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *