Perda Perlindungan TKI Lembata tanpa implementasi, ini Penjelasan Kadis PTSP-Nakertrans

Perda Perlindungan TKI Lembata tanpa implementasi, ini Penjelasan Kadis PTSP-Nakertrans

Lembatanews.com – Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) mengungkap fakta bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2015 tentabg Perlindungan TKI Kabupaten Lembata yang sudah ditetapkan sejak 2015, hingga kini tanpa action nyata di lapangan. Padahal, sudah ada Peraturan Bupati.

Terkait perda yang tanpa implementasi selama empat tahun itu, berikut penjelasan Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Nakertrans Markus Lela Udak.

Dalam paparannya saat tampil sebagai pemateri dalam seminar sehari Menffugat Komitmen Pemda Lembata dalam Implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2015 di An-nisa Hotel, Selasa (23 Juli 2019), Lela Udak menjelaskan,  Pemkab Lembata bukannya tak memberikan perhatian kepada buruh migran atai pekerja migran indonesia (PMI). Pemkab telah memberikan perhatian dalam kaitan dengan perlindungan kepada TKI asal Lembata dengan membangun kerja sama dengan kabupaten di wilayah transit. Juga mendukung waga memiliki KTP elektronik melalui Dispendukcapil.

Pemkab juga terus berupaya memperbaiki database pekerja migran mulai dari desa dan mengharapkan desa meresponsnya agar bisa merekapitulasi data pekerja migran agar tahu seberapa besar data pekerja.

Pemkab juga ikut melahirkan Perda 20/2015 dan sudah ada sejak 2015 dan merupakan Perda yang lahir lebih dahulu dari UU Nomor 18/2017. Perda juga sudah ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2017.

“Ini bentuk perhatian pemda karena perda tak dapat dilaksanakan atau belum diimpelementasikan jika tak ada perbup. Ini langkah konkret yang telah dan sedang kita laksanakan di kabupaten ini,” kata Markus.

Pemkab, lanjut dia, juga terus berulaya mewujudkan aalah satu aspek penting dalam perda  yakni adanya rumah unit pelayanan pemerintah bagi para TKI baik soal kelengkapan dokumen keimigrasian maupun penanganan masalah keburuhan . Rumah tersebut untuk menjaring memetakan, dan mendistribusikan informasi bursa kerja di luar negeri kepada maayarakat dan mengurus kelengkapan dokumen keimigrasian.

Dia mengakui, hambatan dalam penjabaran Perda yakni anggaran yang terbatas, kerrja sama lintas sektor yang masih belum maksimal dan pemahaman masyarakat yang minim soal migrasi, dan soal political will.

Merantau non prosedural, katanya, sudah membudaya dalam masyarakat. Masih ada oknum calo yang bergerak untuk mengajak masyarakat merantau non prosedural. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *