Perketat Protokol Kesehatan, Semua Desa dan Kelurahan Wajib Aktifkan Posko PPKM

Perketat Protokol Kesehatan, Semua Desa dan Kelurahan Wajib Aktifkan Posko PPKM
Ilustrasi.

 

Lembatanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata mengambil langkah sigap dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19. Pemkab Lembata melalui surat Nomor BU.440/1409/PEM/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021 memerintahkan kepada semua kecamatan untuk membentuk posko PPKM di desa dan kelurahan.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Paskalis Ola Tapobali selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lembata itu menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid) 2019, serta menyikapi terus meningkatkan kasus positif Covid-19 di wilayah kecamatan.

Dalam suratnya itu, Sekda Paskalis Ola Tapobali menegaskan agar seluruh posko di tingkat desa dan kelurahan wajib menyiapkan hand-sanitizer dan tisu. Selain itu, diwajibkan pula menerapkan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, dan 3T yakni testing, trecing dan treatment.

Dalam mengaktifkan posko dimaksud, Sekda Paskalis Tabobali juga menegaskan untuk melibatkan aparat penegak hukum di tingkat desa dan kelurahan, perangkat desa dan kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembata Adat Desa (LAD), tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK, kader posyandu, aparat linmas, dan ketua RT/RW.

Posko Covid-19 yang didirikan, lanjutnya, berfungsi untuk pencegahan; yakni meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan berupa sosialisasi penegasan 5M, mengintensifkan penegakan protokol kesehatan, pembatasan mobilisasi penduduk, pembatasan aktivitas sosial, dan penyiapan tempat isolasi/karantina.

Fungsi lainnya yakni fungsi pengamanan, yakni memaksimalkan 3T dan melakukan isolasi/karantina terhadap warga yang terkonfirmasi rapid antigen/PCR swab test.

Fungsi pembinaan, yakni penegakan disiplin protokol kesehatan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin protokol kesehatan. Fungsi pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, yakni melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan aktivitas secara berjenjang setiap hari, dan menyiapkan dukungan logistik, administrasi dan komunikasi.

“Biaya Posko Penanggulangan Covid-19 di tingkat desa dibebankan kepada APBDes sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk posko PPKM Mikro di tiap kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 pada DPA/DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” tegasnya dalam surat tersebut.

Tembus Angka 1.000
Rilis data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lembata per Selasa, 6 Juli 2021, menunjukkan angka positif rapid test antigen menembus angka 1.011. Dari jumlah ini, sebanyak 698 orang yang masih menjalani isolasi dan dirawat. Rapid antigen dilakukan terhadap 14.598, dan positif sebanyak 1.073. sedangkan pemeriksaan PCR sebanyak 1.431 dan positif sebanyak 231.

Pada Selasa, juga kembali dilakukan rapid antigen terhadap 30 orang dan hasilnya 25 orang positif  dan hasil tes PCR 46 sampel, hasilnya 16 positif.

Sebaran kasus per kecamatan, Kecamatan Nubatukan (312, Lebatukan 33, Ile Ape 24, Ile Ape Timur 20, Atadei 88, Nagawutun  59, Wulandoni 27, Omesuri 27, dan Buyasuri 15 kasus. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *