Petrus Bala Wukak : “Jangan di Sisi Lain Kita Menegakkan Aturan tapi di Sisi Lain Kita Menginjak-injak Aturan”

Petrus Bala Wukak : "Jangan di Sisi Lain Kita Menegakkan Aturan tapi di Sisi Lain Kita Menginjak-injak Aturan"
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Lembata Petrus Bala Wukak saat memberikan penjelasan kepada wartawan di kantor DPRD Lembata, Rabu, 16 September 2020.

 

Lembatanews.com – Di lembaga Dewan semua anggota Dewan terikat dan diikat oleh peraturan tata tertib (tatib) dan kode etik, baik di ruang internal.maupun di luar ruangan.

“Jangan di sisi lain kita menegakkan aturan tapi di sisi lain kita menginjak-injak aturan,” demikian penegasan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lembata Petrus Bala Wukak kepada wartawan di gedung Peten Ina, DPRD Lembata, Rabu, 16 September 2020 menyikapi adanya oknum anggota DPRD Lembata yang enggan mengenakan seragam saat bersidang.

Bala Wukak mengatakan, tatib sudah dikonsultasikan dan sudah ditandatangani, dan dengan demikian sudah berlaku. Jadi, jikalau dari posisi persoalan baik terkait penggunaan pakaian seragam saat bersidang maupun persoalan lainnya akan bersama BK untuk diskusikan dari sisi aturan tata tertib dan kode etik. BK akan melihat mana yang dari gambaran masalah diterapkan dengan melihat aturannya.

“Kalau ada pelanggaran akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menurutnya, tatib dan kode etik Dewan tidak saja mengatur soal pakaian tetapi juga soal masuk kantor dan bertutur kata, serta rapat-rapat Dewan.

Karena itu, jika ada tindakan dari oknum anggota Dewan tertentu yang menimbulkan keresahan akan dipelajari.
Untuk itu, ia meminta agar dibuatkan pengaduan tertulis untuk menjadi acuan untuk ditindaklanjuti.

Ketua BK DPRD Lembata Paulus Makarius Dolu menegaskan, informasi terkait seragam rapat selalu disampaikan oleh Setwan dalam setiap undangan rapat baik di dalam maupun di luar ruangan. Sehingga, pimpinan dan anggota yang selalu setia menjaga marwah lembaga dapat menjaga marwah dengan berseragam sesuai undangan itu. Sebab, jika berseragam di luar undangan, menurutnya, sama dengan tidak ada di dalam garis aturan rapat.

Ketentuan seragam, lanjutnya, diatur dalam peraturan dan tata tertib (tatib) DPRD. Apalagi, pakaian Dewan diadakan oleh negara dengan uang rakyat di mana ada biaya uang rakyat yang dititipkan di sana.

Karenanya, ia berharap, pimpinan dan anggota Dewan mengikuti apa yang tertuang di dalam undangan sesuai tatib Dewan, tidak saja soal seragam, tetapi juga materi pembicaraan pun harus sesuai agenda rapat.

“Kalau tidak sesuai, pimpinan rapat bisa menegur dan menyuruh ganti pakaian kalau belum sempat diingatkan oleh BK,” tegas Paul Dolu.

Menurutnya, pimpinan dan anggota Dewan, harus mempunyai beban hati karena uang seragam dianggarkan dalam setiap tahun anggaran. Tetapi apabila dipandang perlu tak perlu lagi diadakan pakaian seragam, hematnya tinggal disepakati saja. Sehingga, anggaran pengadaan pakaian dinas yang mencapai ratusan juta itu bisa untuk membangun satu ruas jalan.

Ia berterima kasih kepada publik yang menyoroti soal penggunaan seragam Dewan. Awasan publik tersebut dapat menjadi masukan bagi Dewan untuk bisa menyesuaikan saat sebelum menjadi anggota Dewan, dan setelah menjadi anggota Dewan. Sebab, sebagai anggota Dewan diyakini memiliki kemampuan sehingga dipercayakan masyarakat jadi jika harus diingatkan lagi tentunya akan tidak mengenakan bagi orang yang diingatkan itu.

“Prinsipnya kembali kepada kesadaran otonomi pimpinan dan anggota Dewan untuk berseragam sesuai undangan dari Setwan. Karena di dalam setiap undangan rapat, sudah langsung disampaikan seragam yang digunakan saat rapat,” tandas Paul Dolu. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *