PHRI Minta Pemerintah Longgarkan Syarat Kredit Pariwisata

PHRI Minta Pemerintah Longgarkan Syarat Kredit Pariwisata
Ilustrasi, Pantai Wisata Pasir Putih Mingar, Kecamatan Nagawutun.

 

Lembatanews.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace meminta pemerintah mempermudah pengusaha sektor pariwisata untuk menarik kredit baru dari bank.

Ia mengatakan saat ini pengusaha kesulitan mendapatkan pinjaman baru karena ketatnya persyaratan yang diberikan bank karena adanya ketentuan tiga pilar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Persyaratan tiga pilar OJK menyangkut masalah prospek usaha cash flow dan risiko ini sangat menyulitkan. Tidak ada bank-bank khususnya Himbara, yang berani memberikan top up tambahan karena terbentur tiga pilar tersebut,” ujarnya Cok Ace dalam Rakernas PHRI 2021, Kamis, 18 Maret 2021.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali itu juga menyebut banyak usaha hotel dan restoran yang punya prospek bagus seiring memulihnya aktivitas masyarakat, tapi kesulitan untuk membuka kembali usahanya karena tak cukup modal.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat merelaksasi ketentuan kredit untuk sektor pariwisata serta memberikan kemudahan dalam bentuk lain seperti bunga yang rendah, serta grace period dan tenor pelunasan yang cukup panjang.

“Sebenarnya kami ingin menambah utang, untuk top up terhadap utang yang sudah kami miliki sebelum covid-19 dengan harapan dapat kemudahan misalnya bunga yang lebih kecil kemudian grace period yang cukup panjang, tentunya kami berharap ini dapat difasilitasi,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program kredit modal kerja dengan bunga murah untuk sektor pariwisata.

Hal ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan minimum pemeliharaan hotel agar layak dan siap beroperasi. Alternatif lainnya adalah relaksasi ketentuan pengajuan kredit dan restrukturisasi utang hingga fasilitas penjaminan kredit modal kerja (IJP).

“Termasuk kredit modal kerja khusus, ini dengan grace period yang sudah kami bahas dua tahun dengan OJK. Nah, diprioritaskan untuk wilayah yang pariwisata seperti Bali, Bintan yang sudah beroperasi,” pungkasnya. (sumber cnnindonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *