PPK di Lembata Mundur Massal, ini Tiga Alasan Pengunduran Diri

PPK di Lembata Mundur Massal, ini Tiga Alasan Pengunduran Diri
Pertemuan para PPK dan Pokja bersama Bupati Lembata di ruang kerja Bupati dipandu Sekda Paskalis Tapobali, Jumat, 6 Maret 2020.

Lembatanews.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUOR) melakukan pengunduran diri.massal. ada tiga alasan utama yang jadi dasar pengunduran diri secara massal yang dilakukan 17 PPk dan Pokja ini.

Tiga alasan mendasar mereka.mengundurkan diri yakni pertama, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekteaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata Nomor 70 atahun 2019 tanggal 19 November 2019 menyampaikan permononan pengunduran diri sebagai PPK kepada Buoati dengan alasan, merasa tidak nyaman dalam mengendalikan kontrak berdasarkan pengalaman sebagai PPK pada tahun-tahun sebelumnya dan pada saat ini.

Kedua, beban tugas dan tanggung jawab serta risiko hukum yang dihadapi dalam mengendalikan kontrak tidak seimbang dengan honorarium yang dianggarkan,

Dan yang ketiga, tidak adanya anggaran yang disediakan untuk membiayai peningkatan kemampuan sebagai PPK dalam mengendalikan kontrak.

Petrus Bala Wukak, anggota DPRD Lembata hadir pula dalam pertemuan itu. 

 

Terhadap.oengunduran diri PPK dan Pokja ini, mendapatkan perhatian serius Sekda Paskalis Ola Tapobali dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur ya g langsung mengumpulkan para PPK dan Pokja bersama kuasa pengguna anggaran untuk mendengar langsung alasan pengunduran diri di ruang kerja Bupati Lembata pada Junat, 6 Maret 2020.

Dari pertemuan itu dan setelah mendengar keluhan dari para PPK dan Pokja Bupati Sunur langsung berjanji akan mengambil.langkah segera bertemu Kapolda NTT untuk.kembahas hak itu. Sebab, para PPK yang selama ini bekerja tidak nyaman karena sering dipanggil penyidik Tipikor Polres dan Polda guna memberikan keterangan.

Padahal, Presiden Jokowi pada pertemuan dengan para bupati sudah mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) jangan cari-cari kesalahan saat proyek sedang dikerjakan. APH justru diingatkan membantu mengawasi agar pekerjaan dapat terhindar dari masalah.

Pengunduran diri PPK, tegas Bupati Sunur, jelas akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di Lembata. Karena itu, ia akan berupaya bertemu Kapolda NTT untuk membahas persoalan itu dan agar ke depan PPK dan Pokja dapat bekerja dengan nyaman. (tim lembatanews)

1 Komentar


  1. Honor tdakvsesuai dgn beban tugas tpi lewat samping lebih dri itu tu leee..akl bdan lgbni kaaa…

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *