Rapat Kerja Komisi 3 dengan Dinsos-PPKB Hanya Dihadiri Ketua Komisi

Rapat Kerja Komisi 3 dengan Dinsos-PPKB Hanya Dihadiri Ketua Komisi
Suasana rapat kerja Komisi 3 DPRD Lembata dengan Dinas Sosial, KB Lembata, Jumat (19/3).

 

Lembatanews.com – Rapat Kerja Komisi 3 DPRD Lembata degan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB) hanya dihadiri Ketua Komisi Anton Molan Leumara. Sedangkan Wakil Ketua Komisi Gergorius Amo, Sekretaris Gabriel Pole Raring, anggota Petrus Bala Wukak, Soni Laga, Hasan Baha, dan Jhon Pati Atarodang semuanya tak tampak hadir. Hanya kursi kosong di ruang kerja Komisi 3. Hasan Baha baru masuk saat rapat menjelang berakhir.

Sementara dari Dinas Sosial-PPKB, hadir Kepaa Dinas Sosial, KB Ambrosius Lein, Sekretaris Tini Buyanaya, dan para Kabid.

Rapat kerja berjalan lancar, walau hanya berupa dialog dan tanya jawab ketua komisi dengan kepala dinas.

Dalam rapat kerja itu, Kadis Sosial PPKB menjelaskan terkait p ndapatan asli daerah dari dinas sebesar Rp2,2 juta yang bersumber dari dana sumbangan pihak ketiga baik dari foto kopi maupun makan minum kegiatan.

Sedangkan untuk tahun 2021, PAD ditargetkan sebesar Rp5 juta dan ditargetkan dari sewa penggunaan aula KB di kecamatan.

Terhadap p ndapatan pada Dinsos-Kab itu, Anton Leumara mengaku sangat prihatin.

Ia mengatakan Dinsos-PPKB kerjanya begitu banyak dalam urusan pemberdayaan masyarakat namun kantornya saja masih menggunakan gudang yang dikantorkan.

“ni prestasi di Lembata yang hanya sibuk urus barang lain saja,” tegasnya.

Sementara terkait pendapatan 2020 sebesar Rp2,2 juta dan 2021 ditargetkan 5 juta, ia mengaku sangat prihatin, mengingat dinas yang mengurus pemberdayaan, masih dibebankan dengan pendapatan.

“Omong soal PAD, ini ada sejarah sampai Pak Gab Bala Warat jatuh hanya karena bicarakan PAD. Ini akan jadi cerita sampai anak cucu bahwa ada yang jadi korban karena PAD,” kata Leumara.

Ia menambahkan, tren yang ditemukan selama berada di Badan Anggaran, angka PAd sekadar target dan realisasi tidak cukup. Apalagi, yang menentukan PAD dari Badan Pedapatan dan bukan oleh OPD yang lebih mengetahui potensi yang ada di dinas.

“Kalau pola ini ada terus saya tidak mengerti. Maksud saya harus realistis dan harus pasti jangan kalau, jika. Berkewajiban cari pendapatan tapi harus realistis. OPD yang punya potensi didongkrak. Jangan karena belanja besar lalu dipaksakan PAD besar. Karena nanti jika tidak capai lalu OPD yang disalahkan,” tegasnya.

Ia mengimbau agar OPD yang setengah mati jangan dipaksakan. Karena fakta selama ini, ada OPD yang sebenarnya berpotensi banyak tapi kebocorannya juga banyak. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *