RDP Perdana, Pansus Gelar Rapat Tertutup dengan KPA dan PPK

RDP Perdana, Pansus Gelar Rapat Tertutup dengan KPA dan PPK
Sekretaris dan Juru Bicara Pansus DPRD Lembata Paulus Toon Langotukan.

 

Lembatanews.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lembata Permasalahan Pembangunan Kantor Camat Buyasuri yang sempat jalan di tempat karena dokumen dari pemerintah belum.diaerahkan akhirnya mulai.menggelar rapat dengar pendapat (RDP). RDP perdana itu dilakukan dengan menghadirkan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang juga mantan Camat Buyasuri Mahmud Rempe yang saat ini menjabat Kadis Perikanan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Nelson Ndapamerang yang kini menjabat Camat Buyasuri.

RDP dengan KPA dan PPK digelar secara tertutup di ruang rapat Pansus dipimpin Wakil Ketua Pansus Aleks Arakian didampingi Sekretaris Pansus Paulus Toon Langotukan, Senin, 9 November 2020 yang  dihadiri pula Ketua Pansus Rusliudin Ismail yang sudah menyatakan mundur dari ketua Pansus serta para anggota Pansus.

Usai RDP, Paulus Toon Langotukan, Sekretaris Pansus yang ditunjuk sebagai juru bicara Pansus menjelaskan, RDP digelar setelah sebelumnya Pansus telah melakukan kunjungan lapangan memantau langsung kondisi fisik gedung kantor camat Buyasuri yang tak selesai dibangun tersebut.

RDP, lanjutnya, menghadirkan mantan camat sebagai kuasa pengguna anggaran Mahmud Rempe dan PPK Nelson Ndapamerang yang kini.kenjabat camat Buyasuri.

“Digelar rapat tertutup terhadap pengguna anggaran dan PPK. Kita bertwrima.kasih karena kehadiranereka sertakan dengan dokumen pendukung,” kata Langotukan.

Hanya saja, lanjutnya, karena masih dalam proses kerja Pansus, maka ia belum bisa membeberkan informasi yang digali dari KPA dan PPK dimaksud. Hanya saja, ia menjanjikan bahwa setelah itu, masih akan ada langkah lanjutan yang dilakukan terkait tindaklanjut setelah pertemuan dengar pendapat tadi.

“Satu dua minggu ke depan agenda lembaga padat sehingga waktu belum dipastikan rapat lanjutan dengan pihak lain yang belum dipanggil, antara lain kontraktor, konsultan pengawas dan PTP,” katanya.

Hanya saja ia menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan lapangan, Pansus belum bisa menentukan fisik layak atau tidak karena harus ada pihak lain yang berwenang menentukan. Sehingga, dibutuhkan tim ahli dan tim teknis yang akan menilai kelayakan bangunan tersebut termasuk menghitung kerugian atas pekerjaan bangunan itu.

“Kami masih bisa berproses,” tegasnya.

Ia juga membeberkan, dari data yang dihimoun.Pansus, proyek itu senilai Rp1,027 miliar. Saat dilakukan PHK terhadap kontraktor pelaksana, anggaran yang telah dicairkan 50 persen atau sebesar Rp513,5 juta.

Dikatakannya, dengan waktu kerja Pansus hingga Desember, pihaknya akan terus berproses dan sambil menyesuaikan dengan agenda lembaga. Jika sampai batas waktu Desember nanti ternyata kerja pansus belum.tuntas, maka.pihak ya akan meminta tambahan waktu kepada pimpinan Dewan.

Wakil Ketua Pansus Aleks Arakian menambahkan, dengan.menfhadirkan para pihak dalam.RDP eersana itu, Pansusau.menunjukkan kepada masyarakat Lembata bahwa Pansus tetap bekerja dan tidak mandek sebagaimana anggapan masyarakat selama ini.

Ia berharap, dengan mendapatkan input dari sejumlah pihak yang ada dalam RDP, dapat me jadi bahan dalam mengeluarkan rekomendasi Pansus nantinya. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *