Rencana Rasionalisasi Tenaga KSO Mendapat Perlawanan dari Kalangan Banggar

Rencana Rasionalisasi Tenaga KSO Mendapat Perlawanan dari Kalangan Banggar
Suasana rapat Banggar DPRD Lembata di ruang rapat DPRD Lembata, Selasa, 24 November 2020. Tampak anggota Banggar berbaju putih yang hanya duduk di belakang anggota Banggar lainnya.

 

Lembatanews.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata mrelakukan evaluasi dan rasionalisasi tenaga kerja sama operasional (KSO) dilawan habis-habisan kalangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lembata. Apalagi, alasan rasionalisasi tenaga KSO itu dilakukan dalam rangka penghematan anggaran sebesar Rp1,5 miliar guna mengurangi defisit anggaran yang direncanakan pemerintah.

Dalam rapat Banggar pada Selasa, 24 November 2020 yang dipimpin Ketua DPRD Lembata Petrus Gero itu, Kristoforus Richarm, politisi Partai NasDem yang adalah anggota Banggar DPRD Lembata ini paling awal mengangkat persoalan rencana rasionalisasi tenaga KSO dimaksud.

Menurut Richam, rencana rasionalisasi tenaga KSO hanya untuk menutup defisit anggaran merupakan alasan yang tidak masuk akal.

Sebab, menurut Ketua Fraksi Partai NasDem-PKS ini, masih ada pos anggaran lain yang bisa dirasiomalisasi atau dikurangi untuk menutup defisit anggaran yang direncanakan oleh pemerintah.

Apalagi, di tengah Pandemi Covid-19 di mana masyarakat sedang dalam kesulitan dan himpitan ekonomi, melakukan evaluasi dan rasionalisasi KSO harus menggunakan hati nurani.

Karena itu, ia minta agar rencana mengurangi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk 105 tenaga KSO agar jyidak boleh dilakukan.

“Dalam situasi Pandemi begini mereka dalam kesulitan. Jangan lagi mengorbankan para tenaga KSO. Untuk tutup defisit masih bisa diambil dari pos anggaran yang lain,” tegas Richam.

Yosef Boli Muda, anggota Banggar lainnya menegaskan, agar untuk menutup defisit anggaran diambil dari pos anggaran yang lain dan tidak mengganggu anggaran untjk tenaga KSO

Sebab, kata dia, sangat disayangkan jika dalam situasi Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi lalu pemerintah mengambil krbijakan merumahkan 105 orang tenaga KDO.

Ia malah mendorong pemerintah untik mengurangi anggaran tugas belajar bagi ASN yang dianggarkan sebesar Rp4,7 miliar u tuk mengurangi defisit anggaran ketimbang harus merasionalisasi KSO agar anggarannya dipakai menutup defisit anggaran.

Sementara itu, Paskalis Ola Tapobali, Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata yang juga Ketua TAPD menjelaskan, rencana rasionalisasi tenaga KDO bermula dari pemandangan umum fraksi PDIP dan juga termuat dalam pendapat Banggar. pemerintah hanya menindaklamjuyinya.

Dijelaskannya, rasionalisasi dikhususkan pada tenaga administrasi. Alokasi anggaran KSO selama.ini sebesar Rp10,5 miliar. Sehingga, jika dilakukan rasionalisasi terhadap tenaga administrasi sebesar Rp1,5 miliar, maka setara dengan 105 orang tenaga KSO yang dirumahkan.

Dalam rapat Banggar pada Selasa siang ada satu pemandangan yang tidak.biasa. Sebab, ada seorang anggota Banggar yang masuk ke dalam ruangan rapat namun tidak menempati kursi Dewan terhormat.

Sekretaris DPRD Burhanudin Kia tampak mendekati dan memintanya menempati kursi Dewan namun tidak direspons eh anggota Dewan tersebut. Ia memilih duduk di kursi yang biasanya disediakan untuk para pimpinan OPD saat menghadiri sidang Dewan. Ia duduk di situ hingga pimpinan rapat menskorsing rapat untuk kepentingan makan siang. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *