Rumah Dinas Belum Ditempati Pimpinan Dewan, Fraksi PDIP Dorong Bangun Rumah Dinas Baru

Rumah Dinas Belum Ditempati Pimpinan Dewan, Fraksi PDIP Dorong Bangun Rumah Dinas Baru

Lembatanews.com – Tiga pimpinan DPRD Lembata yang diawal pelantikan berjanji akan segera menempati rumah dinas, namun hingga saat ini belum juga ditempati. Namun, di saat rumah dinas bekum.ditempati tiga pimpinan Dewan, muncul wacana yang ditiupkan Fraksi PDIP DPRD Lembata agar pemerintah membangun rumah dinas pimpinan Dewan yang baru dengan alasan rumah dinas yang ada saat ini tidak memenuhi standar rumah jabatan.

Hal itu mengemuka dalam pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Lembata yang disampaikan juru bicara fraksi Gabriel Pole Raring dalam rapat paripurna DPRD Lembata, Selasa (5 November 2019).

Raring saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDIP menegaskan bahwa rumah jabatan pimpinan DPRD tidak.memenuhi standar rumah jabatan. Selain itu, dari sisi usia bangunan tidak.layak huni. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah daerah untuk dialihfungsikan menjadi kantor atau tempat pelayanan publik.

Terkait rumah jabatan pimpinan DPRD, lanjut Raring, diharapkan agar pemerintah perlu menganggarkan kembali di tahun yang akan datang dengan memperhatikan syarat teknis, luas, dan kelayakan sesuai aturan perundangan.

Dengan demikian, urainya, untuk.mempertahankan kearifan lokal, adat istiadat dan budaya setempat, Fraksi PDIP berpendapat agar rumah dinas pimpinan DPRD dibangun di atas lokasi rumah jabatan Bupati yang lagi tidak dihuni sekarang.

“Hal ini mengingat lokasi ini bemilai sejarah dilangsungkan acara seremonial perjuangan Lembata menjadi daerah otonom, dan merupakan cikal bakal moting musyawarah rakyat Lembata tahun 1999 yang dihimbau melalui wadah FORKOM PSPL. (Forum Komunikasi Pengkajian
Strategis Pembangunan Lembata),” tegas Raring saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Lembata.

Selain menyoal rumah dinas pimpinan Dewan, Fraksi PDIP dalam pemandangan umum fraksinya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lembata untuk membedakan tunjangan kesejahteraan dan tunjangan penghasilan DPRD. Rumah dan kendaraan bukanlah penghasilan melainkan sarana pendukung karena jabatan. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan peruntukanya pada tiga pimpinan DPRD agar ada solusi terkait pcnghasilan pimpinan yang akhir-akhir ini masih diperdebatkan.

Rapat Paripurna DPRD Lembata pada Selasa (5 November 2019) dipimpin Ketua DPRD Lembata Petrus Gero didampingi Wakil Ketua DPRD Begu Ibrahim. Rapat tak dihadiri Bupati Lembata Eliyaser Yentji Sunur dan hanya mengutus Penjabat Sekda Anthanasius Aur Amuntoda. Hadir pula para pimpinan OPD lingkup Pemkab Lembata.(tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *