Senin, Pansus Kantor Camat Buyasuri kembali Gelar RDP

Senin, Pansus Kantor Camat Buyasuri kembali Gelar RDP
Rusliudin Ismail, Ketua Pansus Permasalahan Pembangunan Kantor Camat Buyasuri.

 

Lembatanews.com – Menurut rencana, pada Senin, 23 November 2020, Panitia Khusus (Pansus) Permasalahan Pembangunan Kantor Camat Buyasuri kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Dalam RDP kedua ini, Pansus akan menghadirkan kontraktor pelaksana pembangunan gedung kantor Camat Buyasuri, konsultan perencana, dan konsultan pengawas untuk menggali informasi terkait mandeknya pembangunan gedung kantor camat dimaksud.

Demikian dikatakan Ketua Pansus DPRD Lembata Rusliudin Ismail usai mengikuti rapat paripurna DPRD Lembata, Selasa, 17 November 2020.

Dikatakannya, setelah sebelumnya Pansus sudah menghadirkan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam RDP perdana pekan lalu, maka pansus akan kembali menggelar RDP. Kali ini, Pansus akan menghadirkan kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan konsultan pengawas.

Diakuinya, Pansus akan terus berproses agar bisa menuntaskan pekerjaan paling lambat hingga 10 Desember 2020 mendatang.

Sebelumnya, Paulus Toon Langotukan, Sekretaris Panaaua yang ditunjuk sebagai juri bicara Pansus menjelaskan bawa RDP digelar setelah sebelumnya Pansus telah melakukan kunjungan lapangan memantau langsung kondisi fisik gedung kantor camat Buyasuri yang tak selesai dibangun tersebut.

RDP, lanjutnya, menghadirkan mantan camat sebagai kuasa pengguna anggaran Mahmud Rempe dan PPK Nelson Ndapamerang yang kini.kenjabat camat Buyasuri.

“Digelar rapat tertutup terhadap pengguna anggaran dan PPK. Kita bertwrima.kasih karena kehadiranereka sertakan dengan dokumen pendukung,” kata Langotukan.

Hanya saja, lanjutnya, karena masih dalam proses kerja Pansus, maka ia belum bisa membeberkan informasi yang digali dari KPA dan PPK dimaksud. Hanya saja, ia menjanjikan bahwa setelah itu, masih akan ada langkah lanjutan yang dilakukan terkait tindaklanjut setelah pertemuan dengar pendapat tadi.

“Satu dua minggu ke depan agenda lembaga padat sehingga waktu belum dipastikan rapat lanjutan dengan pihak lain yang belum dipanggil, antara lain kontraktor, konsultan pengawas dan PTP,” katanya.

Hanya saja ia menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan lapangan, Pansus belum bisa menentukan fisik layak atau tidak karena harus ada pihak lain yang berwenang menentukan. Sehingga, dibutuhkan tim ahli dan tim teknis yang akan menilai kelayakan bangunan tersebut termasuk menghitung kerugian atas pekerjaan bangunan itu.

“Kami masih bisa berproses,” tegasnya.

Ia juga membeberkan, dari data yang dihimoun.Pansus, proyek itu senilai Rp1,027 miliar. Saat dilakukan PHK terhadap kontraktor pelaksana, anggaran yang telah dicairkan 50 persen atau sebesar Rp513,5 juta.

Dikatakannya, dengan waktu kerja Pansus hingga Desember, pihaknya akan terus berproses dan sambil menyesuaikan dengan agenda lembaga. Jika sampai batas waktu Desember nanti ternyata kerja pansus belum.tuntas, maka.pihak ya akan meminta tambahan waktu kepada pimpinan Dewan. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *