Setuju Ranperda Perubahan APBD 2021 Ditetapkan, Fraksi NasDem-PKS Minta Pemerintah Bijak Tetapkan Target Tinggi PAD

Setuju Ranperda Perubahan APBD 2021 Ditetapkan, Fraksi NasDem-PKS Minta Pemerintah Bijak Tetapkan Target Tinggi PAD
Wakil Ketua DPRD Lembata Gewura Fransiskus menandatangani nota kesepakatan bersama DPRD Lembata dan Pemkab Lembata terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disaksikan Bupati Lembata Thomas Ola Langodai, Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, Wakil Ketua DPRD Lembata Begu Ibrahim, Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali dan forum rapat paripurna, Kamis, 30 September 2021. 

 

Lembatanews.com – Tujuh fraksi di DPRD Lembata menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Hanya saja, fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata untuk menjadi perhatian dalam penjabaran dan pelaksanaan Perda Perubahan APBD 2021 dimaksud.

Fraksi Partai NasDem-PKS dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan juru bicara fraksi Soni Laga dalam rapat paripurna DPRD di gedung Peten Ina, Kamis, 30 September 2021 meminta Pemerintah lebih bijak dalam memasang target pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi dengan melihat kemampuan daerah secara terukur karena pada kenyataannya realisasi capaian masih jauh dari target yang ditetapkan.

Fraksi Partai NasDem-PKS juga meminta Pemerintah terus melakukan penajaman terhadap reformasi birokrasi, reformasi kebijakan bidang pendapatan, mendukung dilakukannya pemulihan dan optimalisasi ekonomi melalui inovasi kebijakan, restrukturisasi, dan transformasi dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sementara Fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhir yang disampaikan Petrus Bala Wukak menegaskan, pelaksanaan Perda RPJMD Kabupaten Lembata telah memasuki tahun keempat. Persoalan paling mencolok yang ditemukan dalam setiap tahun pelaksanaan RPJMD adalah terbatasnya infrastruktur dan air bersih.

Degan demikian, lanjutnya, urgensi akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih menjadi penting untuk mengatasi persoalan itu.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendukung langkah pemerintah melakukan pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi daerah/nasional sehingga dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Lembata.

Fraksi Partai Golkar, kata Bala Wukak, memberikan catatan kritis yang perlu diperhatikan pemerintah, di antaranya, penentuan ruas jalan harus memperhatikan potensi peningkatan status jalan dari jalan daerah ke jalan provinsi, dan dari jalan provinsi ke jalan negara. Hal itu agar daerah tidak kehilangan aset di kemudian hari akibat peningkatan status jalan.

Pemerintah juga diminta memperhatikan penentuan jalan yang sudah dibiayai dari dana bencana alam, DAU, dan DAK, sehingga dapat dialihkan untuk membiayai ruas jalan yang lain.

“Pemanfaatan dana PEN yang sedemikian besar mengharuskan pihak ketiga untuk memanfaatkan kuari milik Pemda agar daerah memperoleh potensi pendapatan yang dapat meningkatkan PAD,” tegas Bala Wukak.

Selain itu, pihak ketiga juga harus menjamin ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan dan kualitas pekerjaan agar tidak merugikan daerah. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, dana akan dikembalikan ke kas daerah, sementara Pemda tetap dibebani membayar sebagai utang daerah.

Ketua DPRD Lembata Petrus Gero mengatakan, setelah melalui proses pembahasan rancangan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2021, dan sudah dibahas di Badan Anggaran bersama TAPD dan setelah Banggar memberikan laporan, maka saatnya fraksi-fraksi pun sudah menyatakan persetujuannya.

Untuk itu, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan DPRD Lembata dan Pemkab Lembata untuk kemudian diasistensi ke Pemprov NTT.

“Kabupaten Lembata juga mengalami penyesuaian realokasi. DAU dengan sendirinya berkurang. Efek dari itu PAD pun turun drastis. Maka bersama mendorong OPD untuk bekerja maksimal agar mencapai target PAD,” tegas Gero.

Hal penting lainnya adalah mengakomodir bencana seperti banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu serta mendudukkan APBD dengan adanya pinjaman PEN.

Sementara itu, Bupati Lembata Thomas Ola dalam pendapat akhirnya menjelaskan, rangkaian proses pembahasan yang telah dilaksanakan merupakan wujud sinergi positif penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, ia berharap tetap sejalan dengan dinamika perkembangan kondisi dan tuntutan regulasi penyelenggara pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Proses dan dinamika pembahasan, lanjut Thomas Ola, harus dipahami dan dimaknai sebagai wujud niat baik dan komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan daerah.

“Pokok substansi dari Ranperda yang merupakan hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD di antaranya Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah,” katanya.

Draf final Ranperda hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD, lanjutnya, ditetapkan menjadi perda yang baru saja mendapatkan persetujuan DPRD telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait saran dan rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD melalui pemandangan umum fraksi, rapat komisi dan rapat Banggar DPRD dan TAPD, serta pendapat akhir fraksi, akan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pemerintah dalam menyusun peraturan bupati tentang penjabaran pelaksanaan APBD Perubahan TA 2021.

Rapat paripurna DPRD Lembata dipimpin Ketua DPRD Lembata Petrus Gero didampingi Wakil Ketua DPRD Lembata Gewura Fransiskus dan Begu Ibrahim dihadiri sejumlah anggota Dewan, Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali dan para Asisten Sekda.

Usai pendapat akhir fraksi dan pembahasan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Lembata, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Pemkab Lembata yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, serta Bupati Lembata disaksikan Sekda dan para anggota DPRD. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *