Sidak Gudang Semen, Komisi II Dewan Lembata Minta Utamakan Masyarakat

Sidak Gudang Semen, Komisi II Dewan Lembata Minta Utamakan Masyarakat

Lembatanews.com – Sebulan terakhir, masyarakat Kabupaten Lembata tidak saja dihadapkan dengan persoalan antrean panjang di APMS Lamahora untuk mendapatkan jatah BBM, tetapi juga dihadapkan pada permasalahan kelangkaan  semen. Stok yang terbatas telah memicu naiknya harga dari yang biasanya seharga Rp50 ribu per sak, menjadi Rp60 ribu per sak.

Menyikapi kelangkaan semen yang dikeluhkan masyarakat Lembata ini,  langsung disikapi perwakilannya di Gedung Peten Ina. Komisi II DPRD Lembata langsung menggelar rapat koordinasi dengan Pemkab Lembata dan bersama pemerintah  langsung menggelar inspeksi.mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan semen milik sembilan pengusaha  besar yang selama ini menyalurkan dan  menjual semen kepada masyarakat.

Dalam sidak pada Jumat (1 November 2019) dibagi dalam dua tim. Tim pertama dipimpin Ketua Komisi II Laurensius Karangora didampingi Kristoforus Richarm dan Florentinus Olakian. Sedangkan dari pemerintah diikuti Asisten II Sekda Lembata Paulus Kedang.
Sedangkan tim kedua dipimpin Wakil Ketua Komisi II Simon Beduli.

Lembatanews.com mengikuti tim pertama yang dalam sidak tersebut, langsung mendatangi gudang milik Toko Valencia. Di tempat ini memang ada persediaan semen, hanya saja sudah dibeli oleh sejumlah desa untuk kepentingan proyek pembangunan di desa.

Tim kemudian bergerak menuju gudang toko Surya Lembata dan langsung menuju gudang semen dan mendapati kondisi gudang dalam keadaan kosong. Stok semen sudah tidak ada lagi. Menurut pemilik toko, ia baru memesan semen Kupang yang baru akan tiba beberapa hari ke depan.

Setelah itu, tim.lalu menuju ke tempat ketiga di gudang Toko YT.

Dalam dialog dengan para prmikik toko, Komisi II mengingatkan agar persediaan harus selalu disiagakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara Kristoforus Richarm, anggota Komisi II dari Fraksi Partai NasDem menegaskan,  persoalan semen bukan baru terjadi tahun ini tapi pada tahun tahun sebelumnya hal yang sama juga terjadi. Seharusnya, dengan kejadian yang terus berulang seperti ini, pemerintah bersama para pedagang prnyakut semen sudah duduk.bersama melakukan langkah antisipasi.

Akan tetapi, faktanya selama ini pemerintah seolah membiatkan perdagangan semen tanpa diatur oleh regulasi. Akibatnya, para pedagang bermain seenaknya bahkan sampai pada tindakan spekulasi hingga upaya-upaya penimbunan.

“Karena omong semen merupakan kategori barang penting. Yakin peraturan lebih tinggi ada yang atur tentang distribusi barang. Sehingga di daerah otonomi seperti Lembata perlu ada perda,” tegas Richarm.

Pemerintah harus mengawasi karena distributor datangkan untuk jual bukan untuk disimpan untuk kegiatan proyek.
Selama ini, terkesan pemerintah  hanya memberikan izin dan tak.lagi dilakukan pengawasan. Izin pun diberikan hanya karena permohonan tanpa adanya survei akibatnya pedagang penjual  sembako juga menjual semen.

Menurutnya, pengawasan.pemerntah perlu dilakukan. Jika tidak, maka spekulasi dagang akan terjadi. Karenanya, perlu ada perda yang mengatur distribusi semen agar jika ada pelanggaran bisa dikenakan sanksi.

Florrntinus Olakian, Anggita Komisi II lainnya mengatakan, distributor, agen atau penyalur  harus betul-betul jadi penyalur  semen kepada masyarakat. Jangan sampai distributor atau penyalur  juga pakai semen dan masyarakat kesulitan dapatkan semen.

Pemerintah perlu mengatur agar distribusi semen dari sembilan pedagang  betul dilakukan. Jangan sampai, stok yang ada digunakan untuk.kepentingan.proyek dan masyarakat yang dikorbankan.

“Kelangkaan semen sebabkan kenaikan harga. Pemda survei kenaikan harga apakah sudah sesuai aturan. Kelangkaan terjadi harga naik aturan dari mana. Terkesan naikkan harga sesuai keinginan. Harus sesuai aturan dan itu jadi tugas kita,” tegasnya.

Ketua Komisi II Lorensius Karangora mengatakan, perlu adanya pemisahan secara tegas antara stok.semen untuk kebutuhan masyarakat dan semen untuk kebutuhan pengerjaan proyek. Jangan sampai, semen untuk kebutuhan masyarakat dipakai untuk mengerjakan proyek. Tetapi, pelayanan kepada masyarakat juga jangan sampai menyebabkan pekerjaan proyek terbengkalai, karena pada akhirnya rakyat sebagai penikmat infrastruktur juga yang jadi.korban.

Samsudin, anggota Komisi II dari Perindo mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali, perlu dilakukan penghitungan kebutuhan semen dalam setahun. Perlu ada koordinasi lintas OPD untuk merencanakan kebutuhan setiap OPD. Juga perlu koordinasi dengan Dinsos PMD untuk mengetahui kebutuhan semen di 144 desa dalam pemanfaatan dana desa.

Dari perencanaan kebutuhan selama setahun itu, lalu dikomunikasikan dengan para pedagang prnyakut semen untuk mengatur pemasukan semen ke Lembata.

“Kalau tidak lakukan maka akan terus terjadi kelangkaan kalau tidak lakukan kajian teknis karena setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan,” tandas Samsudin. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *