Sikapi Pernyataan Plt Bupati Thomas Ola Soal Honor Rp408 Juta, Partai Golkar Pertimbangkan Bawa ke Rana Hukum

Sikapi Pernyataan Plt Bupati Thomas Ola Soal Honor Rp408 Juta, Partai Golkar Pertimbangkan Bawa ke Rana Hukum
Petrus Bala Wukak, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Lembata

 

Lembatanews.com – Pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lembata Thomas Ola Langodai bahwa ia tak akan menerima honor fantastis sebesar Rp408 juta sebagaimana polemik selama kepemimpinan almarhum Eliaser Yentji Sunur saat menjabat Bupati Lembata, mendapat reaksi keras dari Partai Golkar. Bahkan, Partai Golkar mempertimbangkan untuk membawa persoalan itu ke rana hukum karena menilai pernyataan itu hoax dan fitnah terhadap almarhum Eliaser Yentji Sunur, karena selama ini ia tak menerima honor sebesar Rp 408 juta sebagaimana disampaikan itu.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Lembata Petrus Bala Wukak kepada wartawan di gedung Peten Ina DPRD Lembata, Senin, 9 Agustus 2021.

Pernyataan Plt Bupati Thomas Ola menjawab sejumlah pertanyaan dalam pertemuan dengan sekelompok elemen masyarakat, di rumah jabatan bupati, kompleks eks kantor bupati, Rabu, 4 Agustus 2021 lalu, secara tegas menyatakan tidak akan menerima honor sebesar Rp408 juta per bulan ketika dilantik menjadi Bupati Lembata.

Pernyataan itu, menurut Piter Bala Wukak, seolah mengatakan bahwa selama ini almarhum Eliaser Yentji Sunur menerima honor sebesar Rp408 juta sesuai SK Nomor 331 tahun 2020, hingga ia meninggal dunia. Padahal, sejak dipolemikkan, sudah langsung dilakukan penyesuaian dan dikeluarkan SK Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2021 dan honor yang diterima hanya sebesar Rp80,5 juta dipotong pajak, dan riil yang diterima sebesar Rp64 juta lebih.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pernyataan yang dilontarkan Plt Bupati Thomas Ola sebagai hoax, fitnah, dan tidak memiliki dasar. Karena itu, Partai Golkar sedang mempertimbangkan untuk membawa permasalahan tersebut ke rana hukum.

“Saya sudah bicara dengan Pak Melki Laka Lena dan kuasa hukum untuk bawa masalah ini ke rana hukum. Ini hoax dan fitnah,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lembata ini

Sebab, selama ini tidak ada satu orang pejabat pun di Lembata yang menerima honor sebesar Rp408 juta. Ketika Almarhum Eliyaser Yentji Sunur masih hidup, pemerintah daerah Kabupaten Lembata langsung membuat kajian setelah muncul polemik honor Bupati Lembata Rp408 juta saat itu seturut SK Nomor 331 tahun 2020. Setelah kajian dilakukan sampai ke Kemendagri, nominal honor pejabat termasuk Bupati dan Wakil Bupati pun berubah dan diatur dalam SK Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2021.

Dia menegaskan, nilai honor sebesar Rp408 juta itu sebenarnya hanya rancangan awal, dan ketika mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat, Bupati meminta untuk dikaji ulang dan dikonsultasikan sampai ke Mendagri.

Anggota DPRD Lembata dari Fraksi Gerindra Paulus Makarius Dolu membenarkan adanya pengkajian ulang terhadap SK Nomor 331 Tahun 2020 yang memuat honor Bupati sebesar Rp408 juta. Pengkajian ulang SK itu dilakukan menyusul polemik apalagi di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, kata Dolu, kemudian BPKP mengeluarkan surat penyampaian hasil konsultasi kepada Bupati dan dilakuka kajian kembali bersama APIP.

Sehingga, kata Dolu, setelah dilakukan pengkajian, diterbitkanlah SK Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran SK Nomor 331 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2021.

Dengan diterbitkannya SK itu, kata Dolu, maka honor bupati bukan lagi sebesar Rp408 juta, tetapi sudah turun menjadi Rp80,5 juta.

“Besaran yang diketahui publik selama ini merupakan angka-angka yang dipakai saat menyusun dan menetapkan APBD 2021 yang diatur dalam SK Bupati Nomor 331 Tahun 2020. Tetapi setelah dilakukan penyesuaian, tak lagi diketahui publik. Sehingga, seolah almarhum Pak Yentji Sunur menerima honor sebesar Rp408 juta. Jadi tidak benar honor untuk Bupati Lembata sebesar Rp408 juta seperti yang diributkan lagi selama ini,” tegas Dolu.

Ia bahkan menambahkan, proses pengkajian yang dilakukan waktu itu, menyebabkan tertahannya tunjangan dan honor semua pejabat dan ASN, termasuk tunjangan DPRD, saat itu. Seluruh tunjangan bupati dan wakil bupati, serta ASN baru bisa terealisasi pada April setelah diterbitkan SK Nomor 79 Tahun 2021. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *