Soal Kehadiran KPK di Lembata Ini Kata Wakil Bupati

Soal Kehadiran KPK di Lembata Ini Kata Wakil Bupati

Lembatanews.com – Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langodai mengatakan, kehadiran KPK di Lembata pada Kamis (11 Juli 2019) merupakan pertemuan rurin dalam rangka evaluasi rencana aksi pencegahan yang selama ini telah disusun oleh OPD

Kehadiran mereka untuk membantu mengevaluasi kemajuan yang sydah ducapai sampai di mana. Capaian untuk Lembata baru 20 persen. sedangkan untuk NTT di Belu yang tertinggi.

“Ke depan kita lebih fokus untuk buat rencana penganggaran dan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan,” kata Langodai.

Diakuinya, fokus terakhir adalah pada optimalisasi pendapatan dan aset. Dibutuhkan inovasi baru dalam rangka optimalisasi pendapatan dan aset.

Langodai menguraikan, selama ini pengelolaan aset dan pendapatan masih secara manual dan belum adanya inovasi. Sehingga, diperkirakan masih terjadi kebocoran. Karena itu, dengan menggunakan inovasi dan aplikasi, maka diperkirakan PAD akan meningkat pesat.

Apalagi, lanjutnya, dengan menggunakan inovasi yang dipadukan dengan aplikasi, PAD Lembata yang saat ini sebesar Rp5 miliar dapat ditingkatkan hingga mencapai angka Rp150 miliar.

Untuk itu, ke depan perlu dilakukan
Inventarisasi sumber-sumber PAD dan tertib dalam pemungutan dan harus lebih transparan.

Sedangkan terkait dana desa, hal urgent yang jadi fokus perhatian KPK dalah soal transparansi. Setiap desa harus membuat publikasi pendapatan dan belanja disertai peningkatan pemahaman terhadap regulasi.

Kepada KPK, jelas Langodai, pihaknya juga menyampaikan bahwa di Lembata sudah memiliki tim terpadu yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, inpektorat, dan pemerintah. Tim terpadu yersebut saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi terkait regulasi pengelolaan dana desa.

“Di Lembata sudah ada satu kepala desa yang tadi baru divonis dan enam kepala desa sedang pulbaket terkait pelaksaan program dan kegiatan di desa yang belum dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegas Wabup Langodai

Sedangkan terkait penekanan KPK soal pengawasan oleh Inspektorat, dia mengakui bahwa kunci pengawasan pemerintah berada di Inpektorat. Sehingga dibutuhkan aparatur auditor yang handal untuk melakukan pengawasan dan audit. Selain itu perlu pula ditunjang pendanaan yang memadai serta peningkatan kapasitas para auditor.

Diakuinya pula bahwa dalam kaitan dengan pendanaan, sejauh ini memang belum memadai. Dalam tahun ini pemeri tah batu mengalokasikan dana sebesar Rp1,8 miliar. Padahal kebutuhan yang diajukan sebesar Rp3 miliar untuk mendukung percegahan, kegiatan audit dan pengawasan di.lapangan. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *