Tak hanya Work from Home, Pemkab Lembata juga Berlakukan Jam Malam

Tak hanya Work from Home, Pemkab Lembata juga Berlakukan Jam Malam
Rapat koordinasi Satgas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lembata bersama jajaran Forkopimda dan tokoh agama terkait pelaksanaan inspirasi Bupati Lembata.

Lembatanews.com – Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen kuat untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lembata. Setelah mengeluarkan instruksi bekerja dari rumah atau work from home (WfH) di lingkup Pemkab Lembata dan seluruh kantor instansi vertikal, NGO, koperasi, dan lembaga lainnya mulai Kamis, 8 Juli 2021, Pemkab Lembata juga memberlakukan jam malam mulai pukul 20.00.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata Paskalis Ola Tapobali kepada Lembatanews.com, Kamis, 8 Juli 2021 menjelaskan, pemberlakuan jam maam.milai pukul 20.00 itu mulai dilaksanakan pada Kamis, 8 Juli 2021 hingga 22 Juli 2021 mendatang.

Dengan pemberlakuan jam malam, katanya, maka seluruh aktivitas publik sudah harus ditutup pada pukul 20.00.

“Pengecualian hanya pada pelayanan publik yang wajib dilaksanakan 24 jam, seperti Telkom, PLan, dan layanan pengaduan,” katanya.

Sedangkan rumah makan, tidak diperbolehkan untuk langsung makan. Hanya bisa melayani pembelian dan dibawa pulang.

Selain itu, seluruh kegiatan keagamaan juga ditutup total, demikian pula pesta dan syukuran.

Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Ridwan Angsar dalam rapat koordinasi di posko Satgas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lembata, kantor Bupati Lembata, Kamis, 8 Juli 2021 mengatakan, pihak kejaksaan diinstruksikan oleh Kejaksaan Agung untuk menggelar sidang di tempat bagi pelanggar peraturan pemerintah terkait penerapan PPKM. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolres dan pengadilan, agar dalam operasi nanti jikalau ditemukan pelanggaran terhadap Instruksi Bupati maka akan langsung ditindak di tempat.

“Walau ini agak berat karena keterbatasan personel, tapi diupayakan ada tindakan yang dilakukan sebagai model untuk efek jera di lapangan. Agar ada penindakan terhadap pelaku pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Angsar.

“Harapan kita sama adalah mengurangi covid di kabupaten Lembata. Karena kalau terus tumbuh akan rugikan kita semua,” katanya lagi.

Petrus Gero, Ketua DPRD Lembata pada kesempatan itu mengatakan, tahapan sosialisasi terkait penerapan Instruksi Bupati perlu dilakukan sambil dilaksanakan baik melalui media sosial, juga menyurati langsung ke pemangku kepentingan.

“Ketika PPKM diberlakukan maka semua kita harus bisa rem diri,” tegas Petrus Gero.

Ia juga mengapresiasi Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Polres dan TNI menyukseskan pelaksanan vaksinasi.

Hanya saja, lanjutnya,  pengamatannya selama ini pasokan vaksin ke Lembata masih sangat kurang, padahal, antusias masyarakat untuk divaksin begitu tinggi.

“Jadi perlu koordinasi agar pasokan vaksin lebih ditingkatkan mengingat tren peningkatan kasus yang terus terjadi ditambah animo masyarakat yang begitu besar untuk divaksin,” tegas Petrus Gero. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *